RIAU, Fraksigerindra.id -- Genangan air yang sempat merendam kawasan Rumbai, Pekanbaru, mulai berangsur surut. Namun, warga masih diliputi kekhawatiran mengingat cuaca yang mendung dapat memicu banjir susulan. Di tengah situasi
BEKASI, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Wardatul Asriah, turun langsung ke lokasi banjir di Kampung Jagawarna, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyoroti dugaan keberadaan mafia dalam tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan jajaran direksi Pertamina dan
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI Komisi VII dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, menekankan pentingnya memasukkan pendidikan pariwisata ke dalam kurikulum dasar. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi, meminta kejelasan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai program bantuan bagi nelayan. Dalam Rapat Kerja bersama KKP pada
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota DPR RI, Obon Tabroni, mengkritik keras PT Yamaha Music Manufacturing Asia atas dugaan praktik union busting yang dilakukan terhadap pekerja. Dalam rapat kerja Komisi IX DPR
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa tidak perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja) dalam menyelidiki permasalahan yang tengah dihadapi PT Pertamina. Menurutnya,
BEKASI, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, bersama BPJS Kesehatan Kota Bekasi menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Bekasi, Selasa (11/3/2025). Kegiatan ini
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mendesak pengusutan tuntas terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Utara (Sulut) terhadap seorang warga
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritik keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Penundaan ini diumumkan melalui Surat Kepala Badan