Fraksi Partai Gerindra DPR RI dapat menerima apabila RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hasil pembahasan Panja RUU HKPD Komisi XI DPR RI dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan RUU yang berlaku
Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya
Fraksi Partai Gerindra DPR RI siap membahas lebih lanjut dengan pemerintah dan menyetujui RUU tentang perubahan kelima atas RUU nomor 6 tahun 1983
Fraksi Gerindra DPR RI siap duduk bersama pemerintah dan DPD RI untuk membahas lebih lanjut RUU tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai mekanisme pembahasan RUU yang berlaku dalam panitia kerja komisi XI DPR RI.
Fraksi Partai Gerindra menyetujui tentang RUU tentang BEA Materi dibawa ke tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah menjadi Undang-undang
Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Fraksi Partai GERINDRA DPR RI menyatakan SETUJU atas nama-nama berikut, yakni: 1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 2. Yohanes Priyana, S.H., M.H. Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 5. Suharto, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 6. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Sebagai Hakim Agung Kamar Perdata 7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, Sebagai Hakim Agung Kamar S.H., M.Kn. Militer