Berita Parlemen

Legislator Gerindra Soroti Pemecatan Ketua dan Sekretaris PUK di PT Yamaha Music

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Dewan Pengaw20241029092141

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI, Obon Tabroni, mengkritik keras PT Yamaha Music Manufacturing Asia atas dugaan praktik union busting yang dilakukan terhadap pekerja. Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Obon menyoroti keputusan perusahaan yang memecat Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) serta melaporkan mereka ke kepolisian.

Obon menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak pekerja, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. “Kita bicara soal perusahaan besar, perusahaan multinasional yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Yamaha, yang dikenal dengan permodalan besar dan penjualan yang fantastis, malah memperlakukan buruhnya secara tidak manusiawi,” ujarnya dengan nada kesal, Selasa (11/3).

Ia menegaskan bahwa pemecatan ini bukan kasus biasa, mengingat yang diberhentikan adalah pemimpin serikat pekerja yang selama ini berjuang membela hak buruh. “Ini bukan soal pekerja biasa, tetapi seorang Ketua dan Sekretaris PUK yang sedang memperjuangkan hak-hak pekerja lainnya. Mereka justru dipecat,” tegasnya.

Menurut Obon, tindakan Yamaha berbahaya karena dapat menjadi preseden bagi perusahaan lain untuk melakukan hal serupa. “Jika perusahaan sebesar Yamaha bisa melakukan itu, bayangkan jika perusahaan lain yang lebih kecil juga mengikuti jejak yang sama. Ini bisa menimbulkan dampak yang luar biasa,” tambahnya. Ia juga memperingatkan bahwa pemecatan semacam ini dapat memicu reaksi luas dari pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia.

Obon mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan segera mengirimkan perwakilan ke Bekasi agar kasus ini tidak berlarut-larut. “Saya harap pemerintah tidak tinggal diam. Kirimkan wakil secepatnya ke Bekasi untuk memastikan proses ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Obon berharap pemerintah dapat mencegah eskalasi konflik agar hubungan industrial antara buruh dan perusahaan tetap kondusif.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *