KALENDER AGENDA

LAMPUNG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Menurutnya, proses koordinasi yang terlalu panjang berpotensi menghambat respons cepat ketika kebakaran terjadi. “Kalau ada kebakaran, tanggung jawabnya siapa? Kehutanan atau siapa? Ini pada ribut, bagaimana kalau koordinasinya terlalu panjang, sementara kebakaran sudah terjadi. Lebih cepat kebakaran daripada koordinasi,” ujar Dwita saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TNWK, Lampung Timur, Lampung, Kamis (3/9/2026). Dwita mengapresiasi respons pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Gubernur Lampung dalam menangani titik-titik api yang muncul di kawasan Way Kambas. Namun, ia menilai langkah cepat di lapangan perlu ditopang dengan pembagian tanggung jawab dan mekanisme koordinasi yang jelas. Hal tersebut penting agar penanganan kebakaran tidak terkendala persoalan kewenangan antarlembaga ketika situasi membutuhkan tindakan segera. Selain membahas koordinasi, Komisi IV DPR RI turut mencermati kebutuhan dukungan anggaran untuk penanganan karhutla pada 2027. Anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai langkah, mulai dari pencegahan, operasi pengendalian kebakaran, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla. “Kami mohon nanti koordinasinya, agar apa yang diusulkan oleh Way Kambas ini bisa

LOMBOK TIMUR, FraksiGerindra.id — Komisi IV DPR RI mendorong percepatan pengembangan budidaya lobster nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok Benih Bening Lobster (BBL), tetapi mampu meningkatkan posisinya menjadi salah satu produsen utama lobster budidaya dunia. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai upaya tersebut membutuhkan pembangunan ekosistem budidaya yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi budidaya, sarana produksi, permodalan hingga kepastian pasar. Hal tersebut disampaikan Siti Hediati saat mengunjungi Instalasi Telong-Elong Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (3/9/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum baginya untuk kembali melihat perkembangan budidaya lobster di Lombok Timur setelah 14 tahun. “Saya sudah mempromosikan budidaya lobster di Lombok Timur ini tahun 2012, 14 tahun yang lalu. Jadi senang sekali saya bisa ada di sini lagi,” ujar Siti Hediati. Namun, setelah lebih dari satu dekade, ia menilai perkembangan budidaya lobster nasional masih belum menunjukkan kemajuan yang optimal. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi agar Indonesia mampu memanfaatkan potensi besar komoditas lobster secara lebih maksimal. “Tapi agak prihatin, kenapa cuma segini-segini saja. Maksudnya kita Indonesia sudah 14 tahun sudah ekspor lobster. Jadi sudah, sudah kita cari solusi,” katanya. Siti Hediati mengatakan diperlukan solusi konkret

MOJOKERTO, FraksiGerindra.id — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat kerja sama dengan institusi kepolisian dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran etik Anggota DPR RI. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya MKD memperluas pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI sesuai dengan kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengungkapkan, sejak periode keanggotaan DPR RI 2024-2029 dimulai hingga saat ini, MKD telah menerima sebanyak 79 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Selain menangani pengaduan masyarakat, MKD juga telah melaksanakan kunjungan dan membangun kerja sama dengan 37 Polres dan Polda di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai penanganan persoalan yang berkaitan dengan Anggota DPR RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Perlu sekiranya diketahui bahwa kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada periode 2024 – 2029 hingga saat ini telah menerima 79 (tujuh puluh sembilan) pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh