KALENDER AGENDA

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan menyoroti persoalan belanja pegawai daerah yang masih melampaui batas maksimal 30 persen dari APBD, terutama terkait dampaknya terhadap keberlanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Heri menegaskan bahwa kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengorbankan PPPK yang telah diangkat melalui mekanisme dan amanat peraturan perundang-undangan. “Jangan sampai kebijakan fiskal justru berujung pada PHK PPPK. Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut keadilan dan kemanusiaan bagi mereka yang sudah mengabdi,” ujar Heri. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai pemerintah perlu memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai, khususnya bagi daerah yang masih berada di atas ambang batas 30 persen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK hasil penataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Selain itu, Heri juga mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung daerah yang menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah pusat memiliki ruang untuk memberikan dukungan anggaran guna menjamin keberlanjutan pembiayaan PPPK di daerah. “Belanja pegawai pemerintah pusat saat ini relatif kecil dibanding total belanja negara. Bahkan masih terdapat saldo anggaran lebih yang cukup besar. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu daerah, terutama dalam

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 serta penambahan kekurangan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan dengan catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan rincian program kerja dan isu-isu strategis yang akan dibiayai, khususnya untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menekankan pentingnya optimalisasi program pembinaan bagi warga binaan agar mampu memberikan dampak positif setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan kerja, tetapi juga perlu mencakup penguatan kepribadian serta kemampuan pendampingan sosial. Ia meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian yang memadai, termasuk membekali warga binaan dengan kemampuan di bidang konseling, psikologi, dan metode pendampingan yang tepat. “Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, pada kenyataannya, angka kejahatan terus menerus meningkat bahkan banyak lapas yang overcapacity, padahal setiap angka kejahatan seharusnya dapat menurun,” tutur Sugiat dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai bahwa setiap warga binaan yang menjalani masa

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi guna membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), hingga sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor SDA oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI di bawah Danantara. “Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola sektor SDA yang berada di bawah Kementerian ESDM,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Selain itu, DPR dan pemerintah juga membahas langkah-langkah percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan. “Kemudian kami juga berdiskusi mengenai bagaimana membuat aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi,” ungkapnya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target. “Kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan,” kata Prasetyo. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara