JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang untuk meninjau program pembinaan bagi warga binaan.Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, bersama 18 anggota tim lainnya. Mereka disambut oleh Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, beserta jajaran struktural, Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Banten, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Banten.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Lapas Kelas I Tangerang dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan. Ini merupakan langkah positif untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” ujar Sugiat Santoso.
Dalam kunjungan tersebut, tim Komisi XIII meninjau berbagai fasilitas pembinaan, termasuk program ketahanan pangan seperti hidroponik dan budidaya lele. Mereka juga mengapresiasi hasil karya warga binaan, seperti produksi tempe, roti, keripik tempe, minuman teh telang, serta aneka kerajinan tangan berbahan koran. Program-program ini dinilai sangat bermanfaat dalam membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka menyelesaikan masa tahanan.
Selain itu, Komisi XIII memberikan penghargaan kepada Dapur Sehat Lapas Kelas I Tangerang atas penyediaan makanan sehat dan higienis bagi warga binaan. Inisiatif ini dinilai berkontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Kunjungan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja. Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kanwil Ditjenpas Banten dalam meningkatkan fungsi lembaga pemasyarakatan serta pengembangan sumber daya manusia bagi petugas.
Komisi XIII juga memuji keberhasilan manajemen Lapas Kelas I Tangerang dalam menekan angka kelebihan kapasitas dengan mengoptimalkan pemberian hak bersyarat bagi warga binaan, seperti remisi dan program integrasi. Upaya ini, termasuk penyediaan fasilitas pendukung, diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Banten.***Fifi***
