JAKARTA, FraksiGerindra.id — Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 serta penambahan kekurangan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan dengan catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan rincian program kerja dan isu-isu strategis yang akan dibiayai, khususnya untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menekankan pentingnya optimalisasi program pembinaan bagi warga binaan agar mampu memberikan dampak positif setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan kerja, tetapi juga perlu mencakup penguatan kepribadian serta kemampuan pendampingan sosial.
Ia meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian yang memadai, termasuk membekali warga binaan dengan kemampuan di bidang konseling, psikologi, dan metode pendampingan yang tepat.
“Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, pada kenyataannya, angka kejahatan terus menerus meningkat bahkan banyak lapas yang overcapacity, padahal setiap angka kejahatan seharusnya dapat menurun,” tutur Sugiat dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai bahwa setiap warga binaan yang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.
Sebagai bagian dari pandangannya mengenai efektivitas sistem pemidanaan, Sugiat juga menyinggung penerapan hukuman di Arab Saudi yang menurutnya memberikan efek jera secara langsung terhadap pelaku kejahatan.
“Mereka pelaku kejahatan yang dihukum lama hanya makan dan tidur tanpa memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah harus bercontoh kepada Arab Saudi yang memberikan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian tanpa harus berlama-lama dipenjara,” katanya.
Selain itu, Sugiat mendorong pemerintah untuk mencari berbagai alternatif dalam pembiayaan program pembinaan warga binaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Menurutnya, perlu ada upaya untuk mendorong produktivitas warga binaan sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pembinaan yang dijalani selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Seharusnya uang yang dikhususkan untuk warga binaan harus dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara,” tutup Sugiat.
Melalui penguatan anggaran yang tepat sasaran dan program pembinaan yang lebih produktif, Komisi XIII DPR RI berharap sistem pemasyarakatan dapat semakin efektif dalam menyiapkan warga binaan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi positif setelah kembali ke tengah masyarakat.
