AMBON, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi, meminta pemerintah pusat meningkatkan kapasitas fasilitas konservasi satwa serta memperkuat dukungan anggaran bagi instansi terkait di Provinsi Maluku. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan dan rehabilitasi satwa liar endemik hasil penyitaan dari praktik penyelundupan dapat dilakukan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Dwita saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti masih maraknya penyelundupan satwa liar, khususnya burung endemik, yang menjadi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Maluku.
“Kita melihat konservasi satwa burung yang banyak diselundupkan. Di balai ini saja didapatkan 57 ekor, belum lagi yang lolos. Banyak satwa, tidak hanya burung, tetapi juga satwa mamalia yang diselundupkan. Ini menjadi keprihatinan kita,” papar Dwita dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Dwita, banyaknya satwa yang berhasil diamankan menunjukkan pentingnya penguatan sarana dan prasarana konservasi. Fasilitas yang tersedia perlu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan satwa hasil sitaan, mulai dari proses pemulihan kesehatan, perawatan, hingga upaya menjaga keberlangsungan populasinya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas balai konservasi harus menjadi perhatian pemerintah. Selain menyediakan ruang perawatan yang lebih memadai, pemerintah juga perlu mendukung pembangunan fasilitas penangkaran agar satwa yang telah diselamatkan dapat dirawat dan dikembangbiakkan sesuai kebutuhan konservasi.
“Ini memang perlu campur tangan fasilitas dari pemerintah. Kita harus ada balai konservasi yang lebih besar lagi untuk menjaga satwa-satwa kita ini tetap sehat dan tetap berkembang, termasuk penyediaan sarana penangkaran,” jelas Legislator Daerah Pemilihan Lampung II tersebut.
Dwita menilai penguatan fasilitas konservasi perlu diiringi dengan peningkatan dukungan anggaran bagi lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pelindungan satwa liar. Dukungan tersebut dinilai penting agar petugas di lapangan memiliki kemampuan operasional yang memadai dalam menangani satwa hasil penyelundupan sekaligus menjalankan upaya pelestarian secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Dwita juga menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk menampung berbagai aspirasi dan kendala yang dihadapi petugas konservasi di Maluku. Masukan dari lapangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong penyempurnaan regulasi pelindungan satwa serta memperjuangkan penguatan alokasi anggaran bagi instansi terkait.
Ia menambahkan, peningkatan dukungan pemerintah tidak hanya diperlukan bagi lembaga konservasi di Maluku, tetapi juga bagi institusi karantina dan jajaran Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di berbagai wilayah Indonesia. Dengan penguatan regulasi, fasilitas, dan anggaran, upaya pengawasan serta pelindungan satwa liar diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung permasalahannya. Ke depan kita bisa membuat regulasi yang lebih baik lagi, terutama penguatan dukungan anggaran bagi institusi Karantina maupun bagi jajaran KSDAE yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh KSDAE di Indonesia,” pungkasnya.
