BANYUWANGI, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah meminta PT Bumi Suksesindo (BSI) memenuhi seluruh komitmen pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sumail juga mendorong perusahaan melibatkan masyarakat setempat secara nyata dalam kegiatan operasional dan pemberdayaan ekonomi, sehingga warga tidak hanya menjadi penonton di tengah pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau secara langsung dampak aktivitas pertambangan PT BSI terhadap lingkungan hidup, ruang produksi pertanian, serta mata pencaharian nelayan di kawasan Pulau Merah dan Pancer.
Sumail menjelaskan, Komisi IV ingin mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang merasa ruang hidup dan kegiatan ekonominya terganggu sejak aktivitas pertambangan berlangsung.
“Kami datang ke sana untuk meninjau dan sekaligus ingin mendengarkan aspirasi dari masyarakat kaitannya dengan aktivitas pertambangan yang dikelola oleh PT BSI. PT BSI itu mendapatkan perizinan di tahun 2013 dan sudah melakukan aktivitas penambangan sejak 2017. Akan tetapi dirasa oleh masyarakat banyak hal-hal yang masih dianggap mengganggu kaitannya dengan ruang hidup mereka,” ujar Sumail Abdullah.
Legislator asal Banyuwangi tersebut mengatakan masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait dampak aktivitas pertambangan. Keluhan itu berasal dari kelompok nelayan, petani, hingga Kelompok Tani Hutan.
Nelayan, menurut Sumail, mengaku harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh ikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan lingkungan laut di sekitar kawasan pertambangan.
Namun, ia menegaskan bahwa dugaan keterkaitan antara aktivitas tambang dan perubahan hasil tangkapan ikan masih membutuhkan kajian serta penelitian ilmiah yang mendalam.
“Disampaikan tadi bahwa para nelayan kalau ke tengah laut ingin mendapatkan ikan biasanya dua sampai tiga mil, sekarang sudah bermil-mil. Tentu ini butuh kajian dan penelitian yang mendalam, apakah betul dampak tambang itu memberikan pencemaran terhadap laut. Begitu juga dengan lahan pertanian, karena ada peledakan, ada debu, dan banjir yang menutupi lahan pertanian, itulah yang dikeluhkan,” lanjut legislator asal Banyuwangi tersebut.
Selain nelayan, petani juga mengeluhkan debu yang diduga berasal dari aktivitas peledakan di kawasan tambang. Banjir yang membawa material dan menutupi lahan pertanian turut menjadi perhatian masyarakat.
Kelompok Tani Hutan juga menyampaikan persoalan mengenai semakin terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap kawasan hutan yang sebelumnya menjadi bagian dari ruang penghidupan mereka.
Komisi IV DPR RI menilai berbagai keluhan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi yang objektif. Langkah itu diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan, kehutanan, dan perlindungan masyarakat.
Sumail turut menyoroti kewajiban reklamasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dinilai belum dilaksanakan secara maksimal. Sejumlah komitmen pembangunan infrastruktur publik yang pernah disampaikan perusahaan juga masih dipertanyakan masyarakat.
Komitmen tersebut antara lain mencakup pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan di sekitar kawasan pertambangan, serta transparansi mengenai dividen atau golden share bagi pemerintah daerah.
Menurut Sumail, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga terdampak.
“Ada beberapa hal yang masih mereka belum penuhi seperti reklamasi, terus kemudian kebutuhan infrastruktur yang pernah dijanjikan, contohnya rumah sakit dan jalan-jalan sekitar. Kalau ini diberikan oleh PT BSI melalui CSR-nya, tentu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Soal golden share juga sempat mencuat, seharusnya begitu pertambangan beroperasi, tentu ada dividen yang dibagi tiap tahun,” tegas Politisi Partai Gerindra tersebut.
Sumail meminta PT BSI memberikan penjelasan yang transparan mengenai realisasi reklamasi, program tanggung jawab sosial, pembangunan infrastruktur, serta manfaat ekonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia menilai keberadaan perusahaan pertambangan seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Selain meminta pertanggungjawaban perusahaan, Sumail mendorong aparat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan perizinan, perlindungan kawasan hutan, dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Sumail juga meminta PT BSI membuktikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal secara nyata. Klaim mengenai persentase pekerja yang berasal dari masyarakat setempat harus dapat diverifikasi dan tidak hanya tercantum dalam laporan administratif.
“Dari kehutanan juga harus melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, Gakkum harus berfungsi. PT BSI juga harus memenuhi apa yang sudah menjadi komitmennya. Libatkan masyarakat, tidak hanya jadi penonton. Betul tidak yang disampaikan tadi misalnya 70 persen melibatkan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di sana, atau hanya di dalam angka? Harapannya betul-betul melibatkan masyarakat,” pungkas Sumail.
Sumail berharap PT BSI segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan memenuhi kewajibannya secara transparan serta bertanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan pertambangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, pelestarian lingkungan, perlindungan ruang hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga Banyuwangi.
