CIANJUR, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari melakukan monitoring pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur pada 4 September 2026 dan Kota Bogor pada 7 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan sasaran penerima.
Dalam kegiatan monitoring, Endang memeriksa secara langsung kualitas dan berat beras yang disalurkan kepada masyarakat. Hasil pengecekan menunjukkan bantuan beras telah memenuhi ketentuan, yakni sebanyak 10 kilogram dalam setiap karung.
Selain kesesuaian timbangan, kualitas beras yang diterima masyarakat juga dinilai dalam kondisi baik, bersih, dan layak untuk dikonsumsi.
Program Bantuan Pangan di Jawa Barat tercatat menjangkau sebanyak 6.039.551 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.499 PBP berada di Kota Bogor, sedangkan 398.028 PBP tercatat di Kabupaten Cianjur.
Meski proses distribusi berjalan relatif lancar, Endang masih menemukan persoalan terkait akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, terdapat warga yang secara kondisi ekonomi dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi belum terdaftar karena adanya ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi masyarakat di lapangan.
Sebaliknya, terdapat pula warga yang telah masuk dalam kelompok desil penerima bantuan, tetapi tidak memperoleh barcode atau wesel yang diperlukan untuk mengambil bantuan pangan.
Selain persoalan data, Endang turut mencermati perbedaan kualitas beras yang disalurkan melalui Bulog Cianjur dan Bulog Bogor. Ia menilai kualitas beras di Cianjur relatif lebih baik karena turut menyerap hasil produksi petani lokal dan didukung potensi wilayah tersebut sebagai salah satu lumbung pangan.
Kabupaten Cianjur juga dikenal memiliki komoditas beras khas, termasuk varietas Pandan Wangi. Sementara itu, beras yang disalurkan di Kota Bogor tetap dinilai memenuhi standar kelayakan konsumsi, meskipun kualitasnya belum sebaik yang ditemukan dalam monitoring di Cianjur.
“Hasil monitoring kami menunjukkan kualitas beras dan kesesuaian timbangan sudah sangat baik. Namun, persoalan terbesar yang harus segera dibenahi adalah validitas data penerima. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh haknya hanya karena kesalahan pendataan,” tegas Endang, Senin (7/9/2026).
Sebagai tindak lanjut, Endang mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data penerima bantuan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui percepatan proses verifikasi dan validasi data, sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga, serta pelibatan pemerintah desa dan kelurahan.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mendorong penguatan mekanisme pengaduan masyarakat sehingga persoalan terkait penerima bantuan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, pemanfaatan sistem digital dinilai perlu diperkuat untuk membantu proses pembaruan data secara berkala, sehingga perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat lebih cepat terdeteksi.
Khusus untuk Kabupaten Cianjur, Endang mengusulkan pembangunan gudang Bulog baru di wilayah Cianjur Selatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat penyerapan hasil panen petani sekaligus memperlancar distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.
Endang menegaskan bahwa Program Bantuan Pangan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari kelancaran distribusi dan kualitas beras yang disalurkan. Akurasi data penerima juga menjadi faktor utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
