LOMBOK, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
Menurut Rahmawati, lonjakan jumlah wisatawan, khususnya saat musim liburan, berpotensi meningkatkan volume sampah secara signifikan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena penanganan sampah di Gili Meno selama ini masih mengandalkan pengangkutan ke daratan.
Ia menilai pola tersebut akan semakin membebani sistem pengelolaan sampah apabila jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat. Semakin tinggi aktivitas pariwisata, semakin besar pula volume sampah yang harus dibawa keluar pulau untuk ditangani.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Lombok, NTB, Senin sore (10/8/2026).
Selain persoalan kapasitas, Rahmawati menilai pengangkutan sampah dari pulau menuju daratan membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, ia mendorong agar pengolahan sampah dapat dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah membangun fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gili. Sampah yang dihasilkan masyarakat maupun wisatawan dapat dipilah dan diolah, termasuk dimanfaatkan menjadi kompos untuk jenis sampah yang memungkinkan.
“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” jelasnya.
Rahmawati juga menyoroti keberadaan sampah plastik di sejumlah titik kawasan pantai yang dilaluinya dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan.
Menurutnya, keberadaan sampah plastik menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan pembersihan dan pengangkutan. Upaya pengurangan sampah harus dimulai sejak dari sumbernya.
“Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.
Karena itu, Rahmawati mendorong pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata untuk membahas langkah konkret dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Gili Meno.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah menyediakan fasilitas air minum yang memadai di kawasan wisata sehingga pengunjung tidak perlu membawa banyak botol plastik dari luar pulau.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, Rahmawati turut menyoroti aspek kenyamanan wisatawan dalam menggunakan transportasi penyeberangan menuju Gili Meno.
Ia mengaku melihat adanya wisatawan yang sempat berargumentasi dengan pemilik speedboat karena membawa barang bawaan dalam jumlah cukup banyak. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan baik bagi wisatawan maupun operator transportasi.
“Tadi sebelum saya datang, saya sempat melihat ada wisatawan yang agak sedikit ada argumentasi dengan pemilik speedboat. Karena apa? Karena barang bawaan mereka itu istilahnya sangat bebannya banyak,” tutur Rahmawati.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rahmawati mengusulkan pembangunan fasilitas penitipan barang berupa loker di pelabuhan penyeberangan menuju Gili Meno.
Fasilitas tersebut dinilai akan membantu wisatawan yang hanya menginap selama dua atau tiga hari di Gili Meno dan masih berencana melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Pulau Lombok.
“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan nginep dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berkelebihan ke sini,” jelasnya.
Menurut Rahmawati, fasilitas tersebut juga dapat mendukung pola perjalanan wisatawan yang tidak hanya mengunjungi Gili Meno, tetapi juga melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain di Lombok.
“Karena saya yakin dari sini, mereka akan mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Lombok, baik di Senggigi maupun ke Mandalika dan sebagainya,” ujarnya.
Rahmawati menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan peningkatan kualitas fasilitas wisata di Gili Meno harus ditangani secara terintegrasi.
Pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus melindungi keberlanjutan lingkungan.
Dengan pengelolaan sampah yang dilakukan lebih dekat dengan sumbernya, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi wisatawan, Rahmawati berharap pertumbuhan pariwisata di Gili Meno dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan maupun masyarakat setempat.
