JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong penyusunan data rendemen tebu yang lebih lengkap dan terperinci di setiap wilayah. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas serta daya saing gula tebu rakyat.
Menurut Endang, kondisi agroekologi yang berbeda di setiap daerah menyebabkan tingkat rendemen tebu tidak dapat diperlakukan secara seragam. Karena itu, pemetaan berbasis wilayah perlu dilakukan agar langkah peningkatan produktivitas dapat disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
“Kita harus ada data yang lengkap, terutama data rendemennya di setiap wilayah,” ujar Endang.
Endang menilai data rendemen juga perlu dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas tebu di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penyebab penurunan tersebut harus dapat diidentifikasi secara jelas, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun faktor lain yang memengaruhi usaha tani tebu rakyat.
“Kira-kira kenapa penurunannya. Apakah itu dari kebijakan pemerintah atau dari ketidakseriusan para petani kita karena adanya impor. Nah, ini harus jelas,” katanya.
Ia menilai identifikasi persoalan tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat umum, tetapi benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi petani di lapangan.
Selain persoalan rendemen, Endang turut menyoroti pentingnya evaluasi kerja sama antara APTRI dan ID Food. Menurutnya, hubungan antara petani tebu dan badan usaha yang memiliki peran dalam tata niaga gula perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi petani.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu negara dengan industri gula yang kuat. Potensi tersebut, menurutnya, perlu kembali diperkuat melalui perbaikan produktivitas, tata kelola, serta dukungan yang lebih konsisten terhadap petani tebu.
Karena itu, Endang mendorong Komisi IV DPR RI memperkuat perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani tebu melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” pungkasnya.
Endang berharap pemetaan rendemen yang lebih akurat dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, baik melalui peningkatan kualitas budidaya, dukungan sarana produksi, maupun penguatan kelembagaan petani.
Dengan langkah tersebut, produktivitas tebu rakyat diharapkan dapat meningkat sekaligus memperkuat daya saing industri gula nasional.
