GUNUNGKIDUL, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H. mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan dukungan bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya hingga mencapai status Desa Wisata Mandiri.
Hal tersebut disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Menurut Rahmawati, keberhasilan desa wisata berkembang dari tahap Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat dukungan, bukan mengurangi perhatian pemerintah.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan klasifikasi desa wisata. Selain itu, diperlukan skema insentif berkelanjutan agar desa yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan tetap dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas.
Menurut Rahmawati, dukungan pemerintah tidak harus selalu berupa bantuan langsung. Penguatan desa wisata juga dapat dilakukan melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Selain dukungan kebijakan, Rahmawati juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar penunjang pariwisata. Salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut adalah peningkatan penerangan jalan di kawasan wisata Nglanggeran.
Menurutnya, fasilitas pendukung seperti penerangan jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pengalaman wisatawan saat berkunjung.
Rahmawati menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pengelola desa wisata akan menjadi bahan yang dikawal Komisi VII DPR RI dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ia menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi contoh bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Menurutnya, keberadaan desa wisata tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, serta berbagai sektor usaha pendukung lainnya.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati.
