JAKARTA, Fraksigerindra.id – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Yuliansyah, S.E., menyoroti sejumlah persoalan keselamatan transportasi di Kalimantan Barat saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Ruang Rapat Komisi V, Jakarta, Selasa (18/11).
Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan rencana program/kegiatan TA 2026 Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan itu, Yuliansyah menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi fasilitas penyeberangan feri pedalaman di Kabupaten Kubu Raya yang disebutnya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Saya berkunjung ke daerah Kubu Raya. Saya khawatir untuk fasilitas penyeberangan feri pedalaman, kondisinya memprihatinkan dan membahayakan masyarakat. Ada beberapa titik lagi yang perlu jadi perhatian khusus,” ujar Yuliansyah.
Ia menekankan pentingnya mitigasi dini oleh pemerintah. “Jangan sampai kita melihat nanti sudah terjadinya kecelakaan baru kita berpikir melakukan perbaikan. Sebelum terjadi kecelakaan, apalagi ini tempat transportasi masyarakat untuk penyeberangan, harus dipastikan aman,” tegasnya.
Selain isu penyeberangan, Yuliansyah juga menyoroti keterbatasan fasilitas Bandara Singkawang, terutama kapasitas apron yang dinilai tidak memadai.
“Apron bandara Singkawang itu hanya cukup satu pesawat. Saya juga pernah ke sana, sampai hampir satu jam berputar-putar menunggu karena pesawat lainnya harus terbang dulu,” ujar Yuliansyah.
Ia meminta Kementerian Perhubungan mempercepat peningkatan fasilitas bandara agar mobilitas masyarakat Kalimantan Barat tidak terhambat. Menurutnya, konektivitas udara yang baik sangat berpengaruh pada ekonomi regional, mobilitas barang, serta akses masyarakat terhadap layanan publik.
Di akhir penyampaiannya, Yuliansyah berharap Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap dua sektor tersebut. “Agar bisa dibantu untuk fasilitas apronnya itu biar pelayanan kita untuk kepentingan masyarakat dan juga maskapai yang melakukan transportasi ke sana juga lebih baik lagi untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Menhub mengenai serapan anggaran 2025, termasuk upaya percepatan pada Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Perhubungan Darat, serta alokasi anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun dengan fokus 59,2 persen untuk infrastruktur konektivitas.
