Berita Parlemen

Raker dengan Menteri Pekerjaan Umum, Yuliansyah Dorong Penguatan Infrastruktur dan Penanganan Abrasi di Kalbar

WhatsApp Image 2025 11 20 at 16.18.06

JAKARTA, Fraksigerindra.id – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Yuliansyah, S.E., menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta penanganan abrasi pesisir di Kalimantan Barat saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung DPR RI, Senin (17/11).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025 serta rencana program dan kegiatan TA 2026 yang akan dijalankan Kementerian PU.

Dalam forum tersebut, Yuliansyah menegaskan dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap berbagai program infrastruktur yang dijalankan Kementerian PU. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat sangat mendesak terutama di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat.

“Fraksi Gerindra senantiasa mendukung program-program yang dilakukan Kementerian PU. Saya kemarin juga berkunjung ke dapil, di mana saya juga mengharapkan khususnya di Kalimantan Barat ini kita betul-betul bisa memperbanyak lagi terkait dengan infrastruktur berbasis masyarakat,” ujar Yuliansyah.

Ia mencontohkan kebutuhan jembatan rangka baja untuk mendukung mobilitas pertanian dan memperkuat program ketahanan pangan sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberadaan jembatan dan akses penghubung menjadi faktor penting untuk distribusi logistik, hasil panen, hingga efisiensi biaya transportasi masyarakat.

Selain itu, Legislator Gerindra ini turut menyoroti abrasi di Pantai Burung yang telah mencapai sekitar 2 kilometer dan mengancam lahan pertanian serta sawah warga. Ia meminta Kementerian PU memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut agar kerusakan pesisir tidak terus meluas dan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi dan masukan kepada Kementerian PU untuk memastikan alokasi anggaran 2025–2026 dapat menjawab kebutuhan nyata di daerah, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana dan ketertinggalan infrastruktur.

Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Menteri PU mengenai peningkatan pagu anggaran, target pembangunan irigasi, jalan nasional, SPAM, hingga program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan diteruskan pada 2026.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *