JAKARTA, Fraksigerindra.id — Menanggapi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang selama 11 tahun berturut-turut mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dirinya berharap pencapaian ini tidak membuat Kemenkop UKM terlena.
“Kami telah mendengarkan penjelasan Pak Menteri dan kami mengapresiasi atas capaian opini WTP dari BPK kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Sejak tahun 2010 hingga sampai dengan tahun 2021, sudah 11 tahun berturut-turut, pencapaian ini harus dipertahankan,” ucap Hekal dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Selain itu, mewakili Komisi VI DPR RI, dirinya sepakat dengan realisasi anggaran Kemenkop UKM Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp16,097 triliun. Di mana anggaran tersebut sebesar 99,75 persen dari total pagu anggaran Kemenkop UKM tahun 2021. Ia berharap, ke depannya, anggaran tahun 2022 diserap untuk meningkatkan kinerja sekaligus capaian realisasi.
Terakhir, politisi Partai Gerindra itu berharap jajaran Kemenkop UKM juga segera menindaklanjuti rekomendasi beberapa temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Baginya, tindak lanjut ini penting untuk perbaikan kinerja Kemenkop UKM yang lebih baik dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penggunaan asas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara.
