JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pidato Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 memiliki makna simbolis yang kuat terhadap arah kebangkitan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, momentum pidato yang disampaikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional menjadi simbol penting kebangkitan ekonomi nasional di era modern.
“Saya memandang pidato Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Azis menilai, kebangkitan bangsa pada abad ke-21 tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembebasan dari penjajahan politik, melainkan kemampuan sebuah negara mengelola kekayaan dan kekuatan ekonominya sendiri.
“Kebangkitan modern adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kekayaannya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Azis menilai pidato Presiden Prabowo bukan sekadar pembahasan APBN tahunan, tetapi juga refleksi mendalam terhadap perjalanan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia selama ini menghadapi paradoks sebagai negara kaya sumber daya alam namun belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi nasional yang utuh.
Ia menyoroti sejumlah data yang disampaikan Presiden Prabowo, mulai dari rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 11 persen, penurunan kelas menengah, hingga tingginya aliran devisa keluar negeri meski Indonesia mencatat surplus perdagangan selama puluhan tahun.
Azis menyebut, dalam 22 tahun terakhir Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD 343 miliar. Selain itu, dugaan praktik under invoicing ekspor selama puluhan tahun disebut mencapai sekitar USD 908 miliar.
Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan Indonesia masih menghadapi persoalan struktural terkait pengelolaan kekayaan nasional yang belum sepenuhnya memperkuat ekonomi domestik.
“Penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kapal perang dan pendudukan wilayah. Ia bergerak melalui dominasi teknologi, penguasaan rantai pasok global, kontrol data, tekanan pasar keuangan, manipulasi perdagangan, hingga ketergantungan industri dan pangan,” ucapnya.
Azis menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah pada tahun 2027 mulai menunjukkan upaya untuk keluar dari persoalan tersebut melalui fokus pada hilirisasi, industrialisasi, penguatan devisa ekspor, pengendalian under invoicing, percepatan investasi, reformasi birokrasi perizinan, dan penguatan peran negara dalam menjaga arus ekonomi strategis nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jalan menuju kebangkitan ekonomi nasional tidak mudah dan membutuhkan konsistensi serta keberanian menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menikmati kebocoran ekonomi nasional.
“Maka proyeksi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2050 mungkin bukan sekadar optimisme statistik,” lanjutnya.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo turut menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama tujuh tahun terakhir berada di atas 5 persen, namun belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan maupun memperkuat kelas menengah.
“Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tetapi angka rakyat kita yang miskin tambah,” ujar Prabowo.
“Yang kelas menengah turun, Saudara-saudara. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tetapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” sambungnya.
Presiden juga menyoroti rendahnya rasio pendapatan negara terhadap PDB dibanding negara-negara lain, termasuk sesama anggota G20.
“Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu?” tanya Prabowo.
