JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 mengandung pesan politik penting bagi demokrasi Indonesia.
Menurut Bahtra, penghormatan dan ucapan terima kasih Presiden Prabowo kepada oposisi menunjukkan sikap kenegarawanan sekaligus komitmen terhadap prinsip demokrasi dan check and balances.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances. Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujar Bahtra di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Bahtra menilai pidato tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai stigma yang selama ini mencoba menggambarkan Presiden Prabowo sebagai sosok anti-demokrasi atau militeristik karena latar belakang militer dan sejarah politiknya.
Menurut Bahtra, pemimpin yang otoriter tidak akan memberikan penghormatan terbuka kepada oposisi maupun mengakui peran penting partai di luar pemerintahan dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahtra menyebut sikap Presiden Prabowo terhadap Megawati Soekarnoputri mencerminkan kepemimpinan yang dewasa, rendah hati, dan mengedepankan rekonsiliasi nasional di atas rivalitas politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Apalagi keduanya punya histori persahabatan yang kuat. Artinya beliau mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” katanya.
Bahtra juga meminta publik melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara objektif berdasarkan tindakan dan kebijakan yang dijalankan saat ini, bukan semata-mata berdasarkan stigma politik masa lalu.
“Hari ini Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, menghormati oposisi, dan mengutamakan persatuan nasional. Itu semua justru merupakan esensi utama dari demokrasi,” tegasnya.
Menurut Bahtra, langkah konsolidasi nasional yang dijalankan Presiden Prabowo juga menjadi faktor penting dalam mendukung agenda besar pembangunan ekonomi nasional, termasuk swasembada pangan, hilirisasi industri, industrialisasi nasional, hingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antar pemimpin bangsa meskipun berbeda pandangan politik,” tutupnya.
