JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pascabencana. Ia menilai Satgas tersebut diharapkan dapat berperan sebagai wadah koordinasi yang terarah dan efektif dalam mendukung proses pemulihan di lapangan. Hal ini disampaikan Azis dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
“Satgas/badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel, bukan sekadar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” ujar Azis.
Menurutnya, pembentukan Satgas perlu disertai dengan kejelasan peran dan kepemimpinan agar koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertata. Ia menekankan pentingnya mekanisme kerja yang sederhana dan terfokus.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan ‘semua kerja’, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat,” kata legislator asal Jawa Tengah ini.
Azis juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbuka sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pascabencana.
“Yang kedua, ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Jangan angka berubah-ubah seperti cuaca,” lanjutnya.
Selain itu, ia berharap pemerintah menetapkan target waktu dan standar kerja yang jelas dalam setiap tahapan pemulihan, termasuk penyediaan hunian serta pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Ketiga target waktu dan standar kerja, kapan hunian sementara, kapan hunian tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih. Keempat dampak ke warga sebagai ukuran, bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen. Kelima, build back better, bangun kembali lebih tangguh. Jangan ulang desain yang sama lalu menunggu bencana yang sama datang di kemudian hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Azis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arah kebijakan yang jelas dalam penanganan pascabencana, dengan menekankan kecepatan, keterkendalian, serta penguatan kelembagaan di lapangan. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk terus memperbaiki pola kerja agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.
“Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid dan kompak. Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?” kata Azis.
Ia optimistis, apabila Satgas atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibentuk dan dijalankan secara tepat, proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi ‘proyek’, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga,” tutupnya.
