JAKARTA, FraksiGerindra.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan larangan keras terhadap penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kepentingan pribadi. Pemerintah pusat, kata Prabowo, akan terus memastikan agar dana Otsus digunakan secara tepat sasaran guna mendukung kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan di Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa, (16/12/2025).
Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh kepala daerah di Papua memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana Otsus dan mengingatkan agar anggaran tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” tegas Prabowo di hadapan seluruh kepala daerah Papua.
Presiden juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin memiliki kemampuan untuk mengawasi kinerja pejabat publik, seiring dengan perkembangan teknologi dan ruang digital. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk lebih banyak berada di wilayah masing-masing dan hadir langsung melayani masyarakat.
“Sekarang rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget,” kata Prabowo.
“Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap (membantu), dan program-program dari pusat akan diturunkan (ke daerah),” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menteri Keuangan turut melaporkan bahwa dana Otsus Papua pada tahun ini telah dicairkan sebesar Rp12,6 triliun, sementara alokasi untuk tahun 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp10 triliun.
Presiden menegaskan bahwa besarnya dukungan anggaran tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah.
Selain penguatan tata kelola keuangan, Prabowo juga menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing.
Prabowo juga memastikan keberlanjutan sejumlah program strategis nasional di Papua, antara lain program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan Jalan Trans Papua.
