MAKASSAR, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi peningkatan arus mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menekankan bahwa aspek keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utma, dengan tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Menurut Andi Iwan, mitra kerja Komisi V DPR RI telah memiliki pengalaman dalam menangani arus mudik dari tahun ke tahun. Namun demikian, ia menilai keberhasilan pengelolaan mudik tetap sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait, mulai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Kementerian Perhubungan.
“Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting dalam mitigasi bencana. Semua harus berjalan selaras,” ujar Andi Iwan usai memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu, (14/12/2025).
Lebih lanjut, Andi Iwan mengingatkan agar pengelolaan lonjakan jumlah penumpang tidak dilakukan dengan melanggar SOP, seperti memaksakan kapasitas angkut yang melebihi batas. Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah penumpang harus diantisipasi dengan penambahan armada.
“Lonjakan penumpang harus dikelola dengan menambah armada, bukan dengan overload. Jangan dibalik logikanya, karena yang paling utama adalah keselamatan,” tegasnya.
Komisi V DPR RI juga meminta BMKG untuk menyampaikan peringatan dini cuaca secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Informasi tersebut dinilai sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana dan korban jiwa selama periode Nataru.
“Mitigasi harus dilakukan sejak awal. Begitu ada potensi cuaca ekstrem, harus segera diinformasikan dan dikoordinasikan dengan Basarnas, BPBD, hingga aparat keamanan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, PT Angkasa Pura Indonesia berencana mengoperasikan Posko Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru 2025/2026 selama 21 hari, yakni mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai arahan Kementerian Perhubungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas keselamatan, keamanan, serta pelayanan di bandar udara selama masa angkutan Nataru.
Selain itu, data kementerian terkait menunjukkan kesiapan armada laut untuk angkutan Nataru 2025/2026, yakni sebanyak 25 kapal penumpang dengan kapasitas 44.180 kursi di 74 pelabuhan, 30 kapal perintis dengan kapasitas 11.889 kursi di 230 pelabuhan, serta tambahan 11 kapal yang terdiri atas satu kapal berkapasitas 3.000 penumpang, 10 kapal berkapasitas 2.000 penumpang, sembilan kapal berkapasitas 1.000 penumpang, lima kapal berkapasitas 500 penumpang, dan dua kapal jenis roll-on roll-off (RORO). Total kapasitas seluruh kapal mencapai 56.069 kursi, dengan total ketersediaan tiket selama periode Nataru 2025/2026 sebanyak 639.635 tiket.
Sementara itu, untuk angkutan udara, kesiapan armada pesawat tercatat sebanyak 568 unit. Dari jumlah tersebut, 368 pesawat dalam kondisi laik operasi (serviceable), sementara 200 pesawat tengah menjalani perawatan. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan armada pesawat masih surplus sebanyak 42 unit dibandingkan kebutuhan.
