PALEMBANG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mendorong penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki koordinasi antartingkat pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Azis dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan tersebut mengangkat tema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Khususnya dalam Menjalankan Program Direktif Presiden dan Agraria/Tata Ruang.”
Azis menjelaskan bahwa fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar hubungan kerja antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dapat berlangsung secara lebih efektif.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan di daerah. Selama ini, sejumlah permasalahan kerap dianggap sepenuhnya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, padahal sebagian dapat diselesaikan melalui kerja sama dan pembagian kewenangan yang jelas di tingkat daerah.
“Ketika koordinasi antarpemerintah tidak berjalan maksimal, berbagai persoalan di daerah akhirnya menumpuk dan dipersepsikan sebagai kewenangan pusat. Padahal, banyak permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat melalui sinergi dan pembagian peran yang jelas,” ujarnya.
Azis menilai penguatan koordinasi pemerintahan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program pembangunan, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan strategis nasional dapat berjalan lebih efektif apabila setiap tingkatan pemerintahan memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.
Dengan koordinasi yang terbangun secara baik, pemerintah daerah juga dinilai dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu menunggu penanganan dari pemerintah pusat.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Permasalahan kelembagaan, tata laksana, serta efektivitas birokrasi juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Azis, pembenahan birokrasi diperlukan agar sistem pemerintahan dapat bekerja secara lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Permasalahan kita kompleks, tidak hanya soal anggaran. Kelembagaan dan tata laksana juga perlu dibenahi agar sistem pemerintahan dapat bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai struktur kelembagaan dan mekanisme kerja antarpemerintah harus dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas tanggung jawab setiap institusi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI ingin memastikan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat berjalan secara optimal.
Pengawasan juga diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain itu, Komisi II turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan agraria dan tata ruang. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan.
Azis berharap penguatan peran gubernur dapat mempercepat penerjemahan kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah. Dengan sistem koordinasi yang lebih jelas, program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
