JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kementerian Perhubungan segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.
Menurut Andi Iwan, keberadaan pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang tinggal di kecamatan-kecamatan terluar Kabupaten Pangkep. Masyarakat di wilayah tersebut hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan konektivitas antarpulau.
Andi Iwan menegaskan bahwa berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diperoleh Komisi V DPR RI selama kunjungan kerja harus diteruskan dan diperjuangkan bersama kementerian terkait.
“Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan,” ujar Andi Iwan.
Salah satu aspirasi yang kembali disampaikan adalah pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba. Namun, setelah mencermati pemaparan pemerintah dalam rapat, Andi Iwan menilai usulan tersebut belum masuk dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi,” katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan itu meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakter geografis Kabupaten Pangkep yang terdiri atas banyak pulau memerlukan pendekatan pelayanan transportasi yang berbeda dari wilayah daratan.
Kondisi keterbatasan akses tersebut diketahui saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkep. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V melihat secara langsung bahwa sejumlah pulau terluar belum terlayani secara optimal oleh angkutan laut yang tersedia.
Andi Iwan mengatakan layanan transportasi melalui program Tol Laut dan kapal Sabuk Nusantara masih belum mampu menjangkau seluruh kawasan kepulauan Kabupaten Pangkep secara memadai.
“Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara,” ujarnya.
Menurut Andi Iwan, pembangunan pelabuhan penyeberangan tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Pelabuhan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Ketersediaan layanan transportasi yang memadai akan menentukan kelancaran mobilitas warga, distribusi bahan kebutuhan pokok, akses terhadap pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
“Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus,” tegasnya.
Andi Iwan menilai penguatan konektivitas transportasi dapat membuka keterisolasian pulau-pulau terluar sekaligus memperlancar pergerakan masyarakat dan distribusi barang.
Keberadaan pelabuhan penyeberangan juga diharapkan mampu menekan biaya logistik, memperluas akses pemasaran hasil produksi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan kepulauan.
Selain itu, peningkatan konektivitas dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan berbagai pelayanan dasar lainnya.
Untuk memastikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba dapat direalisasikan, Andi Iwan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan kajian teknis atau studi kelayakan.
Kajian tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk memasukkan proyek pembangunan pelabuhan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan,” pungkasnya.
Andi Iwan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pembangunan pelabuhan dapat mulai dipersiapkan. Menurutnya, kehadiran Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba akan menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkep.
