BALIKPAPAN, FraskiGerindra.id -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung menilai penetapan batas wilayah masyarakat adat merupakan langkah fundamental untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini berulang
LAMPUNG, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Packing Plant PT Semen Baturaja di Panjang, Lampung, untuk meninjau operasional
LAMPUNG, Fraksigerindra.id -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan nasional melalui pembangunan serta modernisasi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah
LAMPUNG, Fraksigerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6). Prabowo menyampaikan rasa syukur atas
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendorong pemerintah memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas belanja pegawai daerah serta menyusun skema pembiayaan yang lebih adaptif untuk penggajian
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Wardatul Asriah, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola serta sistem pengawasan tempat penitipan anak (daycare) di Indonesia.
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun sebagai
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota di wilayah Kalimantan diarahkan untuk memperkuat karakteristik, potensi, serta kondisi
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan menyoroti persoalan belanja pegawai daerah yang masih melampaui batas maksimal 30 persen dari APBD, terutama terkait dampaknya terhadap keberlanjutan status
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 serta penambahan kekurangan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut