PALANGKARAYA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Perlindungan tersebut dinilai perlu dilaksanakan melalui program yang terintegrasi, berbasis data, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Putih, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau kelompok pekerja yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk pengurus RT/RW dan relawan pemadam kebakaran.
“Di bidang ketenagakerjaan, tadi kita apresiasi komitmen dari Pak Wali beserta seluruh jajaran untuk bisa memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan juga aparatur pemerintah,” ujar Putih Sari dalam sambutannya ketika kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/7/2026).
Putih mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah memasukkan sejumlah kelompok pekerja rentan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat pekerja.
“Saya dengar RT/RW, bahkan relawan pemadam kebakaran yang memang memiliki risiko tinggi, ini sudah dimasukkan kepesertaannya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Ia menilai aparatur RT/RW dan relawan pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan risiko pekerjaan yang cukup tinggi, kelompok tersebut membutuhkan perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
Putih mendorong agar sinergi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan BPJS Ketenagakerjaan terus diperkuat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan perluasan kepesertaan dilakukan secara sistematis dan menjangkau kelompok pekerja yang benar-benar membutuhkan perlindungan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memiliki basis data pekerja yang akurat dan terus diperbarui. Data tersebut penting agar kebijakan dan intervensi pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Ke depan, kita mendorong agar inisiatif ini bisa terus diperluas dengan pendekatan-pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis data, terukur, dan berkelanjutan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja kita secara menyeluruh yang ada di Kota Palangka Raya,” tegasnya.
Putih menilai perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman kepada pekerja, tetapi juga turut melindungi keluarga mereka dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja atau hilangnya penghasilan.
Selain memperluas perlindungan sosial, Komisi IX DPR RI turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Putih mengatakan peningkatan keterampilan menjadi salah satu aspek penting dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di Palangka Raya. Perhatian tidak hanya perlu diberikan pada kemampuan teknis, tetapi juga penguasaan soft skill yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja.
“Komisi IX juga tentu akan mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Palangka Raya seperti yang tadi sudah disampaikan, karena tantangannya adalah soft skill,” ujarnya.
Menurut Putih, penguatan pelatihan vokasi perlu didukung melalui pembangunan maupun peningkatan kapasitas balai latihan kerja. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja.
Selain pelatihan bagi calon pekerja, pemerintah daerah juga perlu mendorong lahirnya wirausaha baru. Pengembangan kewirausahaan dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat.
“Jadi mungkin pembangunan balai latihan kerja ataupun juga pengembangan-pengembangan wirausaha baru, saya kira itu juga penting,” katanya.
Putih menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan juga perlu menyesuaikan dengan perubahan karakter dan minat generasi muda. Saat ini, banyak anak muda memilih bekerja maupun mengembangkan usaha di sektor kreatif dan ekonomi digital.
Karena itu, akses terhadap pelatihan, pendampingan usaha, permodalan, dan kesempatan kerja produktif perlu semakin diperluas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu generasi muda meningkatkan keterampilan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.
“Selain itu, juga perlu perluasan akses kesempatan kerja yang produktif, khususnya hari ini kepada generasi-generasi muda. Karena memang pelaku industri kreatif hari ini kebanyakan adalah generasi-generasi muda,” pungkasnya.
Putih berharap perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penguatan pelatihan vokasi dapat berjalan secara beriringan. Kedua kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan masyarakat pekerja di Kota Palangka Raya.
