BANDUNG BARAT, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan cadangan bahan bakar minyak, pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi, serta pembangunan infrastruktur energi yang andal.
Menurut Rokhmat, langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Hal itu disampaikan Rokhmat saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (23/7/2026).
Ia menilai wilayah operasional Pertamina Regional III yang mencakup Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam sistem ketahanan energi nasional. Wilayah tersebut melayani sekitar 76 juta penduduk atau sekitar 26 persen dari total populasi Indonesia.
“Wilayah MOR III sangat strategis karena melayani sekitar 26 persen penduduk Indonesia. Karena itu, ketersediaan pasokan energi di wilayah ini harus benar-benar terjaga,” ujarnya.
Rokhmat mengapresiasi langkah Pertamina dalam menjaga ketersediaan BBM dan LPG sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dipenuhi. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah dan badan usaha sektor energi tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan harian.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya memperkuat cadangan energi nasional untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat mengganggu rantai pasok, baik akibat dinamika geopolitik, gangguan distribusi, maupun kondisi darurat lainnya.
Menurutnya, cadangan BBM nasional idealnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama lebih dari 30 hari. Ketahanan stok yang lebih kuat dinilai akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi gangguan pasokan tanpa langsung memengaruhi pelayanan energi kepada masyarakat.
Selain meningkatkan cadangan energi, Rokhmat mendorong pemerintah memperbesar produksi minyak dan gas bumi dari dalam negeri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui eksplorasi sumber cadangan baru, optimalisasi sumur-sumur tua, serta pengembangan wilayah laut dalam.
Ia menyebut kawasan Natuna dan Papua sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan guna menambah produksi energi nasional. Penguatan kegiatan eksplorasi dan produksi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan energi dan kemampuan produksi domestik.
Menurut Rokhmat, pengembangan sektor hulu migas tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Sektor tersebut juga memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, kegiatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha energi nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menciptakan kebijakan yang mendukung kegiatan eksplorasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.
Rokhmat turut memberikan dukungan terhadap implementasi program biodiesel B50 sebagai salah satu strategi untuk mengurangi konsumsi minyak impor. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat pemanfaatan sumber energi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian energi nasional.
“Program B50 merupakan langkah yang baik untuk mendukung swasembada dan kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan biodiesel juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Pengembangan energi berbasis sumber daya domestik dapat membantu menyediakan energi yang lebih terjangkau bagi nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor pertanian.
Program tersebut juga dinilai dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri apabila dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan pasokan bahan baku, infrastruktur distribusi, kualitas bahan bakar, dan kebutuhan masyarakat.
Di sektor kelistrikan, Rokhmat mengingatkan PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan sistem pembangkitan dan distribusi listrik. Ketersediaan energi primer untuk pembangkit harus dipastikan agar tidak terjadi gangguan pasokan listrik dalam skala luas.
Ia menekankan bahwa pasokan batu bara harus tersedia secara stabil dengan kualitas yang sesuai kebutuhan pembangkit. Pengawasan terhadap rantai pasok energi primer juga perlu diperkuat agar operasional pembangkit tidak terganggu.
“Kami mengingatkan agar jangan sampai terjadi blackout. Pasokan dan kualitas bahan bakar pembangkit harus benar-benar dijaga sehingga sistem kelistrikan tetap andal,” tegasnya.
Menurut Rokhmat, keandalan listrik merupakan salah satu fondasi utama kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Gangguan kelistrikan berskala besar dapat berdampak terhadap industri, perdagangan, layanan kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kehidupan masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong pemerintah dan BUMN sektor energi memperkuat ketahanan energi nasional. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan produksi domestik, penambahan cadangan energi, diversifikasi sumber energi, dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Rokhmat berharap kebijakan energi nasional dapat diarahkan secara konsisten menuju swasembada dan kedaulatan energi. Dengan produksi dalam negeri yang lebih kuat dan sistem pasokan yang andal, kebutuhan energi masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
