JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono mendorong Badan Pemulihan Aset (BPA) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pemulihan aset negara. Menurutnya, capaian pemulihan aset perlu disampaikan secara lebih rinci agar publik dapat mengetahui secara jelas hasil kerja lembaga tersebut.
Hal itu disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Pemulihan Aset beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa (8/9/2026).
Bimantoro mengatakan, banyak aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja BPA. Karena itu, ia meminta lembaga tersebut membuka informasi secara lebih detail mengenai capaian pemulihan aset, termasuk asal aset, status penanganan, hingga tingkat keberhasilan aset yang dapat dikembalikan kepada negara.
Ia menyoroti capaian pemulihan aset tahun 2025 yang mencapai Rp19,65 triliun. Menurutnya, angka tersebut perlu disertai penjelasan lebih rinci mengenai sumber pemulihan, jumlah aset yang telah berhasil dieksekusi, serta tingkat keberhasilan atau recovery rate aset yang benar-benar dapat dikonversi menjadi penerimaan negara.
“Jangan hanya melihat angka agregat yang besar. Kami ingin mengetahui secara detail sumber pemulihannya, berapa aset yang berhasil dieksekusi, berapa yang masih outstanding dan bagaimana tingkat keberhasilan asset recovery-nya,” tegas Bimantoro.
Ia juga meminta BPA menyampaikan perbandingan antara nilai aset berdasarkan hasil penilaian atau appraisal, nilai yang tercantum dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hingga nilai akhir hasil pemulihan yang diterima negara.
Menurut Bimantoro, perbandingan tersebut penting untuk mengukur efektivitas penanganan aset sekaligus mengetahui sejauh mana nilai aset yang telah diputuskan dapat benar-benar direalisasikan.
Selain itu, ia mendorong agar Komisi III DPR RI memperoleh laporan mengenai 10 penanganan aset terbesar yang saat ini dikelola BPA. Informasi tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap proses pemulihan aset.
Bimantoro turut mengapresiasi pengembangan dashboard digital BPA sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, ia menilai sistem tersebut perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih komprehensif.
Data yang ditampilkan, menurutnya, sebaiknya mencakup jenis dan posisi aset, status hukum, nilai appraisal, kendala penanganan, jadwal lelang, hingga hasil penjualan aset sehingga perkembangan setiap aset dapat dipantau secara lebih jelas.
“Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan membutuhkan keterbukaan informasi. Kalau Badan Pemulihan Aset mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik melalui sistem digital, maka tunjukkan kepada publik,” ujarnya.
Bimantoro menegaskan, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan aset. Keterbukaan informasi juga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas BPA dalam memastikan aset yang telah dikuasai negara dapat dimanfaatkan atau dipulihkan secara optimal.
Di akhir penyampaiannya, Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III DPR RI memberikan perhatian besar terhadap kinerja Badan Pemulihan Aset. Namun, ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset tanpa diikuti proses pemulihan yang maksimal.
“Jangan sampai Badan Pemulihan Aset hanya menjadi gudang aset saja, tetapi recovery-nya tidak maksimal dan transparansinya tidak bisa dijelaskan kepada publik. Kami berharap ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
