TERNATE, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal di lingkungan institusi penegak hukum. Langkah tersebut dinilai perlu untuk meningkatkan profesionalisme aparat sekaligus memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.
Hal itu disampaikan Martin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, Maluku Utara, 25 Juli 2026.
Menurut Martin, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI sebagian besar menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan internal di lingkungan institusi penegak hukum.
“Yang perlu diperkuat adalah pengawasan internal. Hampir semua rapat, RDPU dengan menerima aspirasi dari masyarakat yang kami terima di Komisi III, itu hampir semua berkaitan dengan bagaimana lemahnya pengawasan di internal,” ujar Martin.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu menilai pengawasan internal yang efektif dibutuhkan untuk memastikan setiap institusi penegak hukum menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, maupun tindakan aparat yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Selain memperkuat pengawasan internal, Martin menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antara kepolisian, kejaksaan, BNN, serta institusi terkait lainnya. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal apabila setiap lembaga bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik.
Seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI, lanjutnya, perlu menjaga kesamaan tujuan dan tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika yang berpotensi melemahkan kerja sama antarlembaga.
“Kalau kita tidak bersinergi, tidak kompak, tentunya tidak akan maksimal penegakan hukum,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Martin turut memberikan perhatian terhadap keterbatasan anggaran Badan Narkotika Nasional. Meski menghadapi keterbatasan dukungan anggaran, ia mengapresiasi komitmen dan semangat jajaran BNN dalam menjalankan tugas pencegahan serta pemberantasan peredaran narkotika.
Ia mengatakan Komisi III DPR RI telah mencatat aspirasi mengenai kebutuhan penguatan anggaran BNN. Aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah, termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas BNN di tingkat daerah.
Menurut Martin, dukungan anggaran yang memadai dibutuhkan agar BNN dapat memperkuat kegiatan pencegahan, penyelidikan, penindakan, rehabilitasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika.
Selain persoalan anggaran, Martin menyoroti ancaman peredaran narkotika di kawasan pertambangan, khususnya di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Kawasan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena tingginya aktivitas dan mobilitas pekerja berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang peredaran narkoba.
“Peredaran narkoba di pertambangan ini luar biasa. Jadi kalau Subuh masih ada aktivitas di dalam tambang, kita curiga itu. Ini mungkin perlu menjadi perhatian juga bagi teman-teman Direktorat Narkoba Polda,” ujarnya.
Martin mendorong Direktorat Narkoba Polda bersama BNN dan aparat terkait meningkatkan pemetaan, pengawasan, dan penindakan di kawasan pertambangan. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat agar lingkungan kerja tidak menjadi pasar maupun jalur distribusi narkotika.
Ia menegaskan pemberantasan narkotika merupakan salah satu agenda penting pemerintah yang tercantum dalam Astacita Presiden. Oleh karena itu, seluruh institusi penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan meningkatkan pengawasan di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Pemberantasan narkotika ini merupakan salah satu agenda penting pemerintah yang tercantum dalam Astacita Presiden. Karenanya, kita harus memperkuat sinergi dan meningkatkan pengawasan, termasuk di wilayah pertambangan dan daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap peredaran narkoba,” pungkas Martin.
Martin berharap penguatan pengawasan internal, sinergi antarlembaga, serta dukungan anggaran yang memadai dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan narkotika dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
