LUWU, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Unru Baso, melakukan kunjungan reses ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Unru Baso mendapati dapur SPPG telah menerapkan standar kebersihan dan operasional sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional. Hal itu terlihat dari penggunaan alat pelindung diri oleh seluruh petugas, sistem pengelolaan dapur yang tertata, hingga pemisahan area pengolahan bahan makanan.
Saat berada di lokasi, Unru turut mengenakan masker dan penutup kepala sebagai bagian dari penerapan standar sterilisasi. Menurutnya, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas makanan sekaligus keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Ia menilai dapur SPPG di Kecamatan Ponrang layak menjadi percontohan bagi daerah lain karena telah memenuhi berbagai aspek standar yang ditetapkan pemerintah.
“Dapur ini dapat menjadi contoh karena bangunannya baru, bersih, dan telah menjalankan seluruh SOP yang ditetapkan BGN, mulai dari sanitasi wadah makanan, penyimpanan alat masak, penggunaan APD, hingga pengelolaan bahan makanan kering dan basah serta pemisahan limbah,” ujarnya.
Selain melakukan pengecekan fasilitas, Unru juga memberikan arahan kepada kepala SPPG dan para relawan dapur agar terus menjaga konsistensi penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurutnya, kedisiplinan petugas menjadi kunci agar manfaat program pemenuhan gizi dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Ia menekankan pentingnya budaya saling mengingatkan di antara para petugas dapur dalam menjaga kualitas layanan.
“Jangan ragu untuk saling menegur dan mengingatkan. Ini demi kebaikan bersama, terutama untuk menjaga kesehatan anak-anak kita dari risiko yang bisa timbul akibat kelalaian,” kata Unru.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawalan terhadap kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar higienitas, keamanan, dan kelayakan pangan secara menyeluruh di lapangan.
