LUWU, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Unru Baso, meninjau gudang Perum Bulog di Kabupaten Luwu guna memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman dan terkendali.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Luwu Patahuddin serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu lintas fraksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja Komisi VI.
Dalam peninjauan tersebut, Unru Baso menegaskan bahwa langkah turun langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi stok beras pemerintah sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai ketersediaan pangan di wilayah Sulawesi Selatan.
“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan Bulog benar-benar memiliki stok beras sebagai cadangan beras pemerintah. Ini juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok pangan aman dan terkendali, baik di Luwu, Palopo, maupun Sulawesi Selatan,” kata Unru Baso.
Dari hasil kunjungan, rombongan memperoleh data bahwa cadangan beras pemerintah di wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo saat ini mencapai sekitar 21.000 ton. Jumlah tersebut dinilai berada dalam kondisi sangat aman, bahkan disebut mampu mencukupi kebutuhan hingga beberapa tahun ke depan.
Meski demikian, Unru Baso menyoroti masih adanya kendala dalam optimalisasi penyerapan gabah petani, terutama akibat keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang dimiliki Bulog di wilayah tersebut.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan serapan hasil panen petani.
“Bulog sebenarnya mampu menyerap lebih banyak beras, tetapi terkendala kapasitas gudang. Karena itu, perlu ada rehabilitasi maupun pembangunan gudang baru agar serapan terhadap hasil panen petani bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Luwu Patahuddin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkret guna mendukung peningkatan kapasitas penyimpanan Bulog. Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan gudang Bulog baru di Desa Barak Mamase, Kecamatan Walenrang.
Di sisi lain, peningkatan produksi padi di Kabupaten Luwu juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Patahuddin menyebut tren kenaikan produksi dipengaruhi oleh perbaikan jaringan irigasi, kemudahan akses pupuk, serta peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang mendorong semangat petani untuk menanam.
Saat ini, Kabupaten Luwu memiliki sekitar 40.000 hektare lahan sawah produktif dengan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, sebagian petani bahkan berpotensi meningkatkan indeks pertanaman menjadi IP 300 atau tiga kali panen dalam setahun.
Berdasarkan data sensus pertanian 2025, rata-rata produksi gabah kering panen (GKP) di Luwu berkisar 6,3 hingga 7,7 ton per hektare, dengan total produksi tahunan mencapai 400.000 hingga 500.000 ton GKP.
Melihat besarnya potensi produksi tersebut, Unru Baso juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hilir, khususnya fasilitas penggilingan padi di daerah. Menurutnya, jumlah penggilingan yang ada saat ini masih terbatas sehingga belum mampu mengimbangi tingginya produksi gabah di tingkat petani.
“Dengan produksi yang besar, jumlah penggilingan masih sangat sedikit. Perlu ada dorongan, baik dari Bulog maupun pemerintah, untuk membangun fasilitas penggilingan baru atau mendorong pengusaha lokal masuk ke sektor ini,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawalan terhadap ketahanan pangan daerah, mulai dari jaminan ketersediaan stok beras, optimalisasi penyerapan hasil panen petani, hingga penguatan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan pascapanen agar ekosistem pangan di Sulawesi Selatan semakin kokoh.
