JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon menyoroti soal kebijakan pemerintah terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar Juli mendatang.
Menurut Fadli Zon, kebijakan PTM tersebut tergesa-gesa hingga berbahaya.
Fadli Zon menilai pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 sehingga PTM ini layak untuk ditunda.
Fadli Zon menyoroti soal kebijakan pemerintah terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar Juli mendatang.
“Rencana pemerintah membuka opsi PTM pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko, dan berbahaya,” cuit Fadli Zon pada 14 Juni 2021.
Rencana pemerintah membuka opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) June 14, 2021
“Pertama, basis keputusan ini adalah SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu,” cuit Fadli Zon.
Fadli mengingatkan bahwa SKB tersebut diteken saat sebelum mudik dan ledakan kasus Covid-19 di India yang sampai saat ini masih berlangsung.
Belum lagi setelah mudik ini, ada beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus positif Covid-19, sebut saja Kudus, Tegal, dan Bangkalan.
“Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” cuit Fadli.
Fadli juga membeberkan fakta soal vaksinasi Covid-19 kepada guru dan siswa yang belum mencapai 100 persen.
“Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi,” cuit Fadli.
Selain itu, anak-anak belum sama sekali menerima vaksin Covid-19 dari pemerintah.
Menilik dari fakta-fakta di atas, menurut Fadli pemerintah akan sangat ceroboh jika membuka PTM pada Juli mendatang.
Selain itu, kebijakan PTM yang akan digelar Juli nanti juga bertentangan dengan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
“Ketiga, keputusan PTM tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM berskala mikro yang diberlakukan di 34 provinsi,” cuit Fadli Zon.
Terakhir, Fadli menyinggung soal kondisi sosiologis dan lapangan untuk penyelenggaraan PTM.
“Di atas kertas, kebijakan PTM memang dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan dan tidak lebih dari dua jam per hari,” cuit Fadli.
“Namun, pembatasan tersebut hanyalah memperhatikan aktivitas siswa di kelas saja, tetapi mengabaikan cara bagaimana para siswa sampai di sekolah, serta apa yang dilakukan siswa sepulang sekolah,” cuit Fadli.
Fadli mengungkapkan kekhawatirannya jika PTM benar-benar dibuka pada Juli mendatang.
“Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa didapati positif Covid-19,” cuit Fadli.
Sebelumnya Kemendikbud sudah melakukan uji coba PTM pada April lalu dan ditemukan sejumlah klaster baru Covid-19.
“Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara masif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali,” cuit Fadli.
Daripada menyelenggarakan PTM yang masih berisiko tinggi, menurutnya lebih baik pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi.
“Usul saya, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah,” cuit Fadli Zon.
