Komisi XI DPR Soroti Penurunan Penebusan Pita Cukai Rokok, Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal

Jakarta, Fraksigerindra.id – Komisi XI DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan jumlah penebusan pita cukai rokok yang dilaporkan oleh beberapa perusahaan industri hasil tembakau. Menurut Wihadi Wiyanto, Politisi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Timur IX, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa peredaran rokok ilegal juga menjadi penyebab utama.
 
“Dari data-data yang disampaikan oleh pihak manajemen, memang ada penurunan dalam jumlah penebusan pita cukai. Ini tentunya terjadi karena salah satunya adalah daya beli masyarakat yang menurun. Namun, bukan hanya itu, peredaran rokok ilegal juga menjadi penyebab utama,” ujar Wihadi, Senin (14/4/2025).
 
Menanggapi permasalahan ini, Komisi XI DPR berencana untuk menyerap masukan dari pengusaha dan mitra kerja terkait keluhan mengenai penurunan penjualan rokok, yang sangat terkait dengan penerimaan negara dari sektor cukai.
 
“Kenapa kami konsentrasi terhadap penjualan rokok? Karena rokok identik dengan penerimaan negara dari sektor cukai. Maka dari itu, kita harus menjaga penerimaan negara di bidang ini,” jelas Wihadi.
 
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa pihaknya akan duduk bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi agar industri rokok tetap berjalan dan penerimaan negara tidak terganggu. Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
 
“Harus ada ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kita harus melihat seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok. Bahkan, bisa jadi ada produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Semua ini akan kita dalami,” tegasnya.
 
Wihadi juga menyatakan bahwa pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap produk rokok yang diselundupkan melalui jalur laut maupun yang diproduksi tanpa pita cukai.
 
“Rokok ilegal harus diberantas. Baik itu yang diselundupkan maupun yang diproduksi tanpa pita cukai. Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh,” tutupnya.
 
Komisi XI DPR RI berharap melalui dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, solusi konkret dapat ditemukan untuk menstimulasi industri rokok legal serta memastikan penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga.