JAKARTA, FraksiGerindra.id — Komisi X DPR RI menyoroti kesiapan metodologi, anggaran, serta strategi komunikasi publik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, yang sekaligus membahas evaluasi kinerja BPS Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja tahun 2026.
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menegaskan bahwa BPS perlu menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan sensus, baik dalam kondisi anggaran tetap maupun jika terjadi penambahan anggaran. Menurutnya, ketidakpastian finalisasi anggaran tidak boleh menghambat perencanaan program strategis nasional.
“Kita harus sudah mulai menyusun rencana-rencana kegiatan, baik jika anggaran tidak bertambah maupun jika ada tambahan anggaran yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
La Tinro juga mengingatkan pentingnya perhatian khusus terhadap pelaksanaan sensus di wilayah-wilayah terdampak bencana. Ia menilai kondisi pascabencana berpotensi menimbulkan perbedaan data yang signifikan dibandingkan situasi normal, sehingga memerlukan pendekatan dan metode pendataan yang disesuaikan.
Selain aspek teknis lapangan, La Tinro juga menegaskan bahwa metodologi survei merupakan faktor krusial dalam menjaga kredibilitas data statistik nasional. Perbedaan metode penghitungan, menurutnya, dapat memicu perdebatan publik apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.
“Metode yang digunakan BPS mungkin sudah benar, tetapi jika tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa membandingkannya dengan metode lain yang menghasilkan angka berbeda,” katanya.
Ia mencontohkan penggunaan metode cost of basic needs (CBN) atau pendekatan kebutuhan dasar dalam pengukuran kondisi sosial ekonomi yang perlu disosialisasikan secara komprehensif. Tanpa narasi yang jelas, hasil survei berpotensi disalahartikan dan memunculkan persepsi keliru mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi X DPR RI juga menyoroti fungsi kehumasan BPS. La Tinro menilai penguatan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya perhatian dan kritik masyarakat terhadap data statistik nasional.
“Banyak kritik muncul bukan semata karena datanya, tetapi karena kurangnya penjelasan. Kehumasan BPS harus diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik benar-benar dipahami,” tegasnya.
Sementara itu, BPS memaparkan berbagai kesiapan teknis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, antara lain pengerahan lebih dari 251 ribu petugas lapangan, penerapan teknologi geotagging untuk pemetaan unit usaha, pemanfaatan kecerdasan artifisial (Generative AI) dalam penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta penggunaan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.
Komisi X DPR RI berharap BPS dapat menyampaikan penjelasan tertulis mengenai metodologi Sensus Ekonomi 2026 agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh DPR sekaligus menjadi bahan sosialisasi kepada publik, guna menjaga akurasi serta kepercayaan terhadap data statistik nasional.
