JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat ini membahas isu krusial terkait maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah, termasuk kekerasan berbasis digital.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Wardatul Asriah dari Fraksi Gerindra, menyoroti fenomena kekerasan seksual digital yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menangani permasalahan ini secara serius.
“Saat ini, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin beragam, termasuk di dunia maya. Hal ini memerlukan perhatian lebih dan solusi dari pemerintah untuk menanggulanginya,” ujar Dra. Hj. Wardatul Asriah dalam rapat tersebut.
Selain itu, ia juga mengangkat pembahasan mengenai program “Ruang Bersama Indonesia” yang diusung oleh Kementerian PPPA. Wardatul Asriah meminta penjelasan lebih rinci mengenai tujuan, mekanisme, serta dampak nyata dari program tersebut dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
“Program ini harus lebih dari sekadar nama. Kami berharap bisa melihat hasil nyata yang memberikan dampak langsung bagi perlindungan perempuan dan anak di daerah-daerah,” tegasnya.
Dalam rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini, Wardatul Asriah turut mempertanyakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah-daerah. Ia meminta penjelasan mengenai kriteria penerima dana dan mekanisme distribusinya agar tepat sasaran serta dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan perempuan dan anak.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Kementerian PPPA menjalin kemitraan yang lebih erat dengan organisasi-organisasi perempuan yang memiliki visi serupa. Menurutnya, organisasi-organisasi ini memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan dapat membantu dalam sosialisasi serta pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Kolaborasi dengan organisasi perempuan akan memperkuat sosialisasi dan implementasi program pemerintah. Kami harap kementerian bisa lebih intens dalam membangun kemitraan strategis ini,” tambahnya.
