JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai daya saing pariwisata Indonesia di tingkat Asia Tenggara masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand juga sudah mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penurunan daya tarik Indonesia di mata wisatawan asing, padahal pada periode 2017–2018 jumlah kunjungan wisatawan Indonesia masih relatif sebanding dengan Malaysia. Bambang menilai salah satu faktor utama penyebabnya adalah belum terintegrasinya sistem transportasi pariwisata nasional.
Ia membandingkan dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang telah menghubungkan moda transportasi udara, darat, dan laut dengan sistem transportasi publik yang terpadu, sehingga memudahkan mobilitas wisatawan dari bandara menuju hotel dan destinasi wisata.
“Di negara lain, dari bandara sampai ke hotel dan destinasi wisata sudah terintegrasi. Sementara di Indonesia, ke hotel saja sering kali harus pakai transportasi pribadi,” jelasnya.
Selain persoalan integrasi transportasi, Bambang juga menyoroti aspek keamanan dan keselamatan transportasi pariwisata. Ia menilai masih banyak bus pariwisata yang dioperasikan oleh pengemudi tanpa kompetensi khusus di bidang keselamatan transportasi.
“Sering kali sopir bus pariwisata diambil asal comot, bahkan ada yang sebelumnya sopir truk. Padahal sopir pariwisata itu harus punya keahlian khusus karena menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Ia turut menyinggung transportasi laut wisata, khususnya kapal-kapal wisata di wilayah kepulauan seperti Lombok. Bambang mengungkapkan bahwa masih banyak kapal wisata yang belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), padahal lembaga tersebut memiliki standar keselamatan berkelas internasional.
“Harusnya semua kapal wisata terdaftar, bukan hanya di pelabuhan setempat. Dari informasi KNKT, banyak kecelakaan terjadi karena masalah stabilitas kapal,” katanya.
Bambang menambahkan bahwa dalam dua tahun terakhir setidaknya terjadi enam insiden kapal wisata tenggelam yang membawa wisatawan. Menurutnya, minimnya pembenahan terhadap persoalan tersebut berpotensi mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Selain itu, ia mendorong pembentukan satuan polisi pariwisata khusus, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara ASEAN. Ia menilai kehadiran aparat khusus pariwisata dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan mancanegara.
“Di Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lain sudah ada polisi khusus pariwisata. Indonesia juga perlu menyediakan aparat khusus untuk melindungi dan melayani wisatawan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bambang berharap Kementerian Pariwisata dapat melakukan pembenahan menyeluruh dan menjadikan tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan pariwisata nasional.
“Harapan kami, 2026 menjadi momentum perbaikan besar sehingga pariwisata Indonesia bisa kembali bersaing di tingkat Asia Tenggara,” pungkasnya.
