JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (Raker dan RDP) bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), maskapai penerbangan, serta para Kepala UPT Embarkasi di Gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan sejumlah kesimpulan penting. Salah satunya adalah dorongan kepada Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada aspek katering, akomodasi, dan transportasi jemaah.
“Komisi VIII DPR RI meminta agar seluruh aspek pelayanan terhadap jemaah haji terus ditingkatkan, baik dari sisi mutu, ketepatan waktu, maupun keselamatan,” tegas Abdul Wachid.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Agama, BPKH, dan maskapai penerbangan guna memastikan proses keberangkatan dan pemulangan jemaah berjalan lancar tanpa kendala teknis.
“Koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama kelancaran operasional haji. Kita harus pastikan semua proses berjalan sesuai standar pelayanan,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Komisi VIII juga meminta agar keberangkatan jemaah dari seluruh embarkasi di Indonesia dipastikan berjalan sesuai jadwal. Evaluasi terhadap kekurangan yang pernah terjadi pada musim haji sebelumnya juga diharapkan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Di sisi lain, BPKH didorong untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
