JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melakukan langkah mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan internasional.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah guna memantau keselamatan jemaah yang berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan, terutama mereka yang menggunakan penerbangan transit di Doha, Qatar, dan Dubai yang dinilai paling rentan terdampak apabila terjadi penutupan ruang udara secara mendadak.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Abdul Wachid juga menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta sinergi dengan otoritas negara.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait jemaah yang masih tertahan, Abdul Wachid meminta Pemerintah menyiapkan langkah darurat apabila situasi belum membaik dalam waktu dekat.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Memasuki bulan suci Ramadan dengan lonjakan arus keberangkatan umrah, ia juga mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan hingga terdapat kepastian keamanan.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi menjamin keselamatan seluruh jemaah Indonesia.
