JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) serta para korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Dalam kesempatan ini, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade berbicara soal mangkraknya megaproyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang Tbk yang merugikan konsumen. Andre menyebutkan, diduga kuat ada kongkalikong dalam kasus ini.
“Menurut saya ini sederhana. Mereka merasa kuat dan kuat dugaan ada permainan. Bayangkan, mereka bisa membuat putusan PKPU tanpa melibatkan konsumen. Dugaan saya ini ada kongkalikong. Pimpinan rapat, ini PR. Kita secara telanjang melihat kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Seharusnya konsumen menerima unit tahun 2019, sekarang sudah 2023, delay empat tahun. Bahkan disuruh menunggu sampai 2027. Itu cara mereka buying time saja”, kata Andre.
Legislator asal Sumatera Barat itu menilai terjadinya kesewenangan. Berdasarkan keterangan korban Meikarta, lanjut Andre, mereka dituntut Rp 56 miliar karena melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Nobu, Semanggi, Jakarta Selatan, pada 19 Desember 2022. Tuntutan itu dilayangkan oleh pengembang pembangunan apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Andre menegaskan bahwa DPR adalah rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Andre memastikan akan mendorong DPR untuk segera turun tangan terkait aduan para korban Meikarta .
“Saya memastikan, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dewan perwakilan oligarki. Jadi bapak dan ibu tidak salah datang ke sini, mengadukan nasib ke kami. Jadi bapak tidak usah khawatir. Kita bukan dewan perwakilan oligarki, kita ini dewan perwakilan rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kejadian ini jelas penzaliman luar biasa. Ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja, ada konsumen demo malah dituntut Rp 56 miliar. Pak Jokowi saja sering didemo, tapi tidak pernah menuntut. Kita tidak boleh membiarkan. BPKN kalau tidak punya nyali ya sudah kita tinggalkan,” paparnya.
Terkait aduan korban, Andre kemudian menyampaikan tiga usulan untuk mengurai persoalan konsumen Meikarta. Pertama, Komisi VI segera memanggil pihak pengembang untuk duduk bersama para perwakilan korban yang didampingi BPKN.
Kedua, “Sebagai Kapoksi Gerindra di Komisi VI, saya usulkan kepada pimpinan dan akan saya dorong agar kesimpulan rapat hari ini kita panggil Meikarta. Saya juga mendorong rapat gabungan supaya kita di DPR bisa mengambil keputusan yang komprehensif, kuat, dan solid untuk mendukung perjuangan Bapak dan Ibu,”.
“Ketiga, Bapak tidak usah takut, DPR tidak pernah takut kepada oligarki. Kita ingin memastikan DPR akan menindaklanjuti urusan Bapak. Ini kezaliman oligarki terhadap rakyat Indonesia dan DPR wajib membantu mengadvokasi persoalan ini,” tegas Andre.
