JAKARTA, Fraksigerindra.id — Dalam upaya memperkuat sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menetapkan mitra kerja untuk 13 komisi dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Penetapan mitra kerja ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap komisi memiliki landasan kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Pengesahan mitra kerja ini sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas DPR dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta memastikan sinergi antara DPR dan kementerian/lembaga terkait berjalan efektif. Setiap komisi DPR kini memiliki mitra yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
Komisi I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Komisi I DPR bertugas di bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi. Mitra kerja Komisi I meliputi sejumlah lembaga penting seperti:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Panglima TNI (Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Dewan Pers
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Komisi II DPR yang fokus pada pemerintahan dalam negeri dan pertanahan bermitra dengan:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Komisi III: Penegakan Hukum
Komisi III DPR yang menangani masalah penegakan hukum, bekerja sama dengan:
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Komisi IV DPR yang mengurus sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, bermitra dengan:
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik (Bulog)
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Badan Karantina Indonesia
Komisi V: Infrastruktur dan Perhubungan
Komisi V DPR bertugas di bidang infrastruktur dan perhubungan, dengan mitra kerja meliputi:
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Komisi VI: Perdagangan, BUMN, dan Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi VI DPR yang menangani perdagangan, BUMN, dan pengawasan persaingan usaha, bermitra dengan:
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Komisi VII: Perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif
Komisi VII DPR yang berfokus pada industri, UMKM, dan ekonomi kreatif, bekerja sama dengan:
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- Kementerian UMKM
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII: Agama, Sosial, dan Perlindungan Anak
Komisi VIII DPR yang bertugas di bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan anak, bermitra dengan:
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Komisi IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Komisi IX DPR bermitra dengan:
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
- Badan Gizi Nasional
Komisi X: Pendidikan, Olahraga, dan Riset
Komisi X DPR yang menangani pendidikan, olahraga, dan riset, bekerja sama dengan:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi XI: Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan Nasional
Komisi XI DPR yang bertugas di bidang keuangan dan perencanaan pembangunan, bermitra dengan:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Bank Indonesia (BI)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Komisi XII: Energi, Lingkungan Hidup, dan Investasi
Komisi XII DPR bekerja sama dengan:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Dewan Energi Nasional (DEN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Komisi XIII: Reformasi Regulasi dan HAM
Komisi XIII DPR bermitra dengan:
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Komnas HAM
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
