JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga dapat ditransmisikan secara efektif ke sektor riil. Menurutnya, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga perlu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.
Ia menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia, serta kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, koordinasi antarlembaga tersebut semakin penting seiring pembahasan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027. Target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar sekaligus memastikan dana yang tersedia dapat mengalir ke sektor-sektor produktif.
Karena itu, Kamrussamad meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya melihat besarnya likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan. Dampak dari kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi di sektor riil juga perlu menjadi ukuran utama.
Salah satu instrumen yang menjadi perhatian adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan harus dibarengi dengan evaluasi terhadap penyaluran kredit, khususnya untuk memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau sektor-sektor produktif.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain KLM, ia juga mendorong Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai bentuk insentif agar dana perbankan semakin banyak mengalir ke sektor riil melalui pembiayaan proyek maupun kegiatan usaha.
Menurut Kamrussamad, pengelolaan likuiditas perlu memperhitungkan potensi dana perbankan yang terserap pada instrumen tertentu. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempersempit ruang pembiayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor produktif.
Ia juga menyoroti persoalan transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Menurutnya, penurunan BI-Rate belum selalu diikuti secara cepat oleh penurunan suku bunga kredit perbankan.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Kamrussamad menekankan bahwa kebijakan moneter harus mampu memberikan ruang yang memadai bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengabaikan stabilitas perekonomian.
Berdasarkan perhitungannya, setiap tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan dapat menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru. Karena itu, efektivitas transmisi kebijakan moneter dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia berharap kepemimpinan baru Bank Indonesia dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah selaku otoritas fiskal serta OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad.
