JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan perlunya reformasi penegakan hukum secara komprehensif dalam rapat Komisi III dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa (18/11/2025).
Ia menekankan bahwa keberadaan oknum bukanlah persoalan yang hanya terjadi di satu institusi, melainkan dapat ditemukan di berbagai lembaga negara. Karena itu, menurut Bimantoro, langkah yang tepat bukan mencari siapa yang salah, tetapi melakukan pembenahan sistemik agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, Bimantoro memberikan apresiasi terhadap sikap terbuka Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia terhadap kritik publik serta kesediaannya untuk tidak menutupi kekurangan internal. Ia menilai keterbukaan tersebut sebagai langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.
“Kemampuan untuk mendengar, mengakui, dan merespons dengan cepat itu menjadi modal besar untuk perbaikan institusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi sumber daya manusia di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Bimantoro menilai banyak anggota kepolisian yang bekerja sangat keras, mengungkap kasus-kasus besar, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung program prioritas Presiden. Namun, ia menegaskan bahwa momentum perbaikan saat ini harus digunakan untuk meningkatkan standar profesionalisme di seluruh jenjang kepolisian.
Dalam kesempatan itu, Bimantoro menyampaikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia mengapresiasi adanya program Rumah Subsidi yang diberikan kepada anggota, karena dinilai mampu memberikan kepastian dan harapan bagi masa depan keluarga para personel.
“Kesejahteraan ini penting sebagai fondasi integritas dan motivasi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” kata Bimantoro.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Komisi III untuk terus mendorong langkah pembenahan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga reformasi penegakan hukum dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
