JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai langkah strategis dalam mengelola investasi nasional. Menurutnya, kehadiran Danantara akan membantu Indonesia lebih mandiri dalam menarik investasi global dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara.
“Baru saja kita menyaksikan dibentuknya Danantara. Ini langkah kita untuk take charge dalam investasi. Daripada tiap tahun kita dengar menteri investasi cerita mau naikin investasi sekian-sekian, sekarang kita ambil peran. Jangan terus-terusan mengemis investasi dari luar,” ujar Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Hekal menekankan pentingnya memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap konsisten menyumbang dividen bagi negara sebagai bagian dari strategi investasi yang lebih efisien. “Kalau dulu kesulitan uang, BUMN harus jual aset. Sekarang nggak ada cerita itu lagi. Malah kalau bisa, aset apa yang bisa kita beli? Aset yang bisa generating karena kita ingin BUMN ini terus berkontribusi,” tegasnya.
Selain investasi, Hekal juga menyoroti efisiensi anggaran pemerintah agar dapat menghasilkan manfaat maksimal tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti kontraksi ekonomi. “Mungkin Pak Kiki boleh menyampaikan kolaborasi sedikit tentang efisiensi yang berdampak kepada outcome yang lebih bagus, karena itu sebetulnya tujuan yang ingin kita capai. Bukan niatannya adalah untuk kontraksi ataupun malah manipulasi,” kata Hekal.
Dalam diskusi itu, ia juga mengoreksi pernyataan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan tidak mencakup jasa pendidikan maupun kesehatan. “Saya harus koreksi juga, Ibu Esther, karena saya nggak mau narasi yang tadi Ibu sampaikan malah cenderung menyebar lagi. PPN yang dinaikkan kan hanya yang terkena PPnBM tadi, jangan disebut lagi soal jasa sekolah, jasa kesehatan, karena itu nggak ada. Nanti malah ada demo-demo lagi,” jelasnya.
Hekal juga mengkritisi pola belanja negara yang dinilai kurang produktif. Ia mencontohkan kebiasaan pemerintah yang cenderung mengalokasikan anggaran untuk proyek yang kurang esensial menjelang akhir tahun. “Saya ini sebelum jadi anggota DPR sering geli sendiri. Kok di bulan-bulan tertentu pemerintah suka buang-buang duit buat ngorek-ngorek aspal, ngorek-ngorek trotoar. Barang yang nggak perlu-perlu dikerjain melulu,” ungkapnya.
