PEUSANGAN, FraksiGerindra.id — Pemerintah sejak 2025 resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di tingkat pengecer sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai memberikan manfaat bagi petani karena membuat harga pupuk bersubsidi lebih terjangkau.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra TA Khalid mengatakan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi petani di berbagai daerah karena beban biaya produksi dapat ditekan.
“Pada masa Presiden Bapak Prabowo-lah harga pupuk bersubsidi murah, karena yang disubsidi oleh Pemerintah harganya bukan pupuk. Namun Bapak Prabowo buat kebijakan, subsidi harga dan pupuk. Ini sangat menguntungkan bagi petani di seluruh Indonesia.”
Pernyataan tersebut disampaikan TA Khalid dalam acara silaturahmi bersama Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen di Z Coffee Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Minggu (11/10/2026).
TA Khalid mengungkapkan bahwa pada periode awal dirinya menjadi anggota DPR RI, ia telah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan subsidi harga pupuk. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan respons sehingga harga pupuk bersubsidi ketika itu masih dinilai relatif mahal.
“Saat itu saya selalu menyuarakan subsidi harga pupuk, namun tidak disahuti. Makanya dulu harga pupuk bersubsidi tetap mahal,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk oknum yang menjual pupuk dengan harga melebihi ketentuan pemerintah. Karena itu, TA Khalid meminta para anggota Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Bireuen turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Kalau ada kios atau pengecer yang menjual harga pupuk melebihi ketentuan laporkan kepada kami. Pasti ditindak apabila terbukti,” tegasnya.
TA Khalid yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Aceh mengingatkan distributor, agen, dan pengecer agar tidak mempersulit petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi harus memastikan pupuk tersedia dan dapat diperoleh petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, TA Khalid juga menanggapi aspirasi pengurus Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Peusangan Siblah Krueng mengenai rehabilitasi sawah yang mengalami kerusakan akibat banjir pada akhir 2025.
“Sawah yang rusak ringan dan rusak sedang akan ditangani oleh Kementerian Pertanian. Dan yang rusak berat ditangani Kementerian PU,” jelas DPR Dapil Aceh-2 yang juga Koordinator Satgas Galapana Aceh dan Sumatera.
Ia menjelaskan, sebagai Koordinator Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI, tanggung jawabnya mencakup koordinasi lintas kementerian, tidak terbatas pada tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI.
“Mungkin sekali – kali saya ada di jalan dan jembatan rusak, jangan heran. Karena tugas saya sebagai Satgas Galapana melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian terkait,” papar TA Khalid.
Irigasi Pante Lhong Akan Direhabilitasi Total
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Mulyadi, SE MM menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan permanen terhadap Daerah Irigasi (DI) Pante Lhong yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Mulyadi meminta pengurus Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Bireuen menyampaikan informasi tersebut kepada para petani di wilayah masing-masing agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan pertanian dengan proses rehabilitasi irigasi.
“Tolong disampaikan kepada petani, pintu air untuk musim tanam ini akan dibuka pada 15 Oktober 2026. Dan mulai 15 Januari 2027 akan ditutup karena dilakukan perbaikan total termasuk jaringan irigasinya,” ujar Mulyadi.
Pertemuan TA Khalid dengan Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen serta sejumlah tokoh masyarakat dari 17 kecamatan.
