JAKARTA, Fraksigerindra.id — Indonesia secara resmi telah menerima tongkat estafet Keketuaan ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2023 dari Kamboja. Di sisi lain, DPR RI pun menjabat Presidensi atau Ketua Forum Parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023. Dengan demikian, DPR RI berkomitmen untuk tidak hanya menyukseskan pergelaran KTT ASEAN, namun juga Sidang AIPA ke-44 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus 2023 mendatang.

Sejalan dengan persiapan Keketuaan DPR RI jelang Sidang AIPA ke-44 tersebut, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan Executive Briefing bertajuk “Arti Strategis Keketuaan ASEAN bagi Indonesia”. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, dalam sambutannya menyatakan, Keketuaan Indonesia di AIPA bisa membantu mengatasi berbagai persoalan baik di kawasan maupun di tingkat global.

“Keketuaan Indonesia di AIPA adalah satu momen sangat penting karena begitu banyak tantangan global maupun regional. Melalui AIPA, Indonesia dapat memberikan jalan keluar untuk menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk juga yang terjadi di Myanmar. Beberapa waktu lalu, kita juga telah menyampaikan draf resolusi yang telah disepakati Sidang AIPA di Kamboja,” ujar Fadli Jumat (20/1/2023).

Oleh karena itu, Fadli mengungkapkan keberhasilan Indonesia sebagai Presidensi AIPA sangat bergantung dalam kesamaan pemahaman yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan yang ada. Terkait hal itu, Fadli mengajak para peserta Executive Briefing untuk menyamakan frekuensi, informasi, dan knowledge menuju Sidang Umum IPA ke-44 yang akan diselenggarakan oleh DPR RI.

“Saya menyambut baik kegiatan Executive Briefing ini agar supporting system DPR, rekan-rekan peneliti, tenaga ahli, analis, dan pemangku kepentingan lain bisa memastikan dan bisa optimal di dalam mendukung Presidensi AIPA. Tentu saja, dengan berbagai macam outcome hasil-hasil yang kita harapkan akan menjawab sejumlah persoalan yang kita hadapi di ASEAN,” pesan Fadli.

Fadli berharap, melalui persiapan yang matang dan diskusi mendalam akan menjadikan forum Executive Briefing untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan yang sedang terjadi saat ini. “Kita sebagai negara demokrasi yang terbesar di kawasan ini dan nomor tiga di dunia harus menyiapkan kegiatan ini dengan benar-benar bukan hanya hal-hal yang sifatnya normatif, tapi menjadikan forum ini untuk mencari solusi yang terbaik bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi,” tutup Fadli.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *