JAKARTA, Fraksigerindra.id — Fraksi Gerindra DPR menyatakan kesiapan untuk terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan menyusul meningkatnya perhatian publik. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar DPR tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Ia menambahkan, DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk soal kesejahteraan anggota dewan. “Kami harus siap bila publik menilai perlu ada peninjauan ulang, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyoroti maraknya demonstrasi yang beberapa kali berakhir ricuh. Ia berharap TNI dan Polri dapat bersinergi secara penuh dalam menjaga jalannya aksi dengan pendekatan persuasif.
“Kami meminta TNI-Polri benar-benar bersinergi dalam mengawal demonstrasi. Sinergi ini penting agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan damai dan persuasif. Jangan sampai ada lagi korban jiwa,” tegasnya.
Bambang juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. “Fraksi Gerindra meminta para pendemo tidak anarkis. Aspirasi perlu disampaikan, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau membahayakan nyawa. Tindakan destruktif hanya mencederai perjuangan itu sendiri,” ucapnya.
Ia menyampaikan keprihatinan atas sejumlah peristiwa, termasuk insiden di Makassar yang menelan korban jiwa serta meninggalnya Affan Kurniawan. “Kami menyesalkan jatuhnya korban jiwa, termasuk tiga orang yang meninggal di Makassar saat gedung DPRD dibakar massa, serta almarhum Affan Kurniawan. Fraksi Gerindra menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban,” kata Bambang.
Menurutnya, kericuhan juga berdampak pada kerusakan fasilitas publik, seperti halte, gerbang tol, hingga gedung DPRD. “Kami menyesalkan adanya fasilitas publik yang rusak dan dibakar, mulai dari halte, gerbang tol, hingga gedung DPRD. Ini jelas merugikan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kerusakan fasilitas publik pada akhirnya kembali menyulitkan masyarakat. “Halte yang dibakar membuat warga sulit bertransportasi, gerbang tol yang dirusak menghambat mobilitas. Semua ini akhirnya kembali ke rakyat,” tegasnya.
Bambang menutup dengan pesan agar keselamatan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama. “Negara hadir untuk melindungi. Mari semua pihak menahan diri agar suara rakyat tersampaikan tanpa harus ada korban jiwa atau kerugian besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
