JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai subsidi bagi nelayan kecil dan penguatan program Kampung Nelayan Maju menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menekankan, meski anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 naik menjadi Rp13 triliun, perhatian khusus terhadap nelayan kecil tetap harus menjadi prioritas.
“Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujar Darori di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Menurut Darori, tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar, masih menjadi kendala besar bagi nelayan kecil. Selain subsidi, ia menilai dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil penting untuk meningkatkan produktivitas tanpa membebani modal.
Ia juga menekankan perlunya penguatan program Kampung Nelayan Maju yang mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, dan peningkatan infrastruktur desa nelayan.
“Dengan adanya Kampung Nelayan Maju, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga bisa mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan lain berbasis kelautan,” jelasnya.
Darori menambahkan, pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk pelarangan kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil, perlu diperkuat agar ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan tradisional terjamin.
Ia menegaskan kenaikan anggaran KKP menjadi Rp13 triliun harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
“Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” pungkasnya.
