BANJARBARU, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, mendorong pemerintah meningkatkan dukungan anggaran serta memperkuat sarana dan prasarana Badan Karantina Indonesia (Barantin). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dari luar negeri sekaligus mencegah penyebaran hama dan penyakit yang berpotensi mengancam kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Darori seusai menyaksikan kegiatan pemusnahan media pembawa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Darori menilai banyaknya jalur masuk barang dari luar negeri, baik melalui bandara maupun pelabuhan, membutuhkan sistem pengawasan karantina yang semakin kuat. Menurutnya, dukungan anggaran dan fasilitas pemeriksaan yang memadai diperlukan agar petugas mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta mengantisipasi masuknya organisme pembawa hama dan penyakit.
“Maka sarana fasilitas untuk Badan Karantina perlu ditambah, sehingga bisa mengawasi segala sesuatunya, sehingga menghindari kalau itu lolos ternyata bawa hama dan penyakit itu bisa menular ke Indonesia, baik kepada satwa, tumbuhan, dan juga yang lainnya gitu,” ujar Darori kepada Parlementaria usai menyaksikan pemusnahan media pembawa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Darori, penguatan fasilitas karantina merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan sumber daya hayati nasional. Pengawasan yang dilakukan secara ketat di setiap pintu masuk diharapkan dapat meminimalkan risiko penyebaran hama dan penyakit yang dapat berdampak terhadap sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan.
Selain menyoroti kebutuhan anggaran dan sarana pendukung, Darori juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemusnahan barang yang tidak memenuhi ketentuan karantina. Ia menilai keterbukaan prosedur diperlukan untuk memastikan setiap tindakan petugas dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan, Erwin A.M. Dabukke, memaparkan rencana pengoperasian mesin pencacah di terminal kedatangan internasional Bandara Syamsudin Noor.
Erwin menjelaskan bahwa rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan General Manager Bandara dan pihak Bea Cukai. Melalui penggunaan fasilitas tersebut, barang bawaan penumpang yang tidak memiliki dokumen persyaratan karantina dan harus dimusnahkan direncanakan dapat langsung dicacah dengan disaksikan oleh pemilik barang.
Menurut Darori, mekanisme tersebut dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat transparansi pelayanan karantina. Ia menilai pemusnahan yang dilakukan secara terbuka dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya dugaan penyalahgunaan barang oleh petugas.
“Alangkah baiknya yang punya barang itu menyaksikan barangnya dimusnahkan, akan puas, tidak menduga-duga barang itu akan dimakan, akan dijualbelikan, dan seterusnya,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Erwin turut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan karantina di Kalimantan Selatan didukung oleh empat satuan pelayanan yang tersebar di sejumlah pintu masuk wilayah.
Keempat satuan pelayanan tersebut berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, serta fasilitas bandara dan pelabuhan di wilayah Batulicin dan Kotabaru.
Keberadaan satuan pelayanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya yang masuk dan keluar melalui wilayah Kalimantan Selatan.
Darori menilai peningkatan efektivitas pengawasan perlu disertai dengan pemanfaatan teknologi dan fasilitas penanganan barang yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan maupun pemusnahan terhadap barang yang melanggar ketentuan karantina dapat dilakukan secara lebih tertib dan transparan.
Di samping penguatan infrastruktur, Darori turut mendorong peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan karantina kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku perjalanan internasional.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami aturan mengenai barang bawaan dari luar negeri, terutama makanan, tumbuhan, dan produk lain yang wajib dilaporkan kepada petugas untuk menjalani pemeriksaan karantina.
Menurutnya, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika barang bawaan penumpang harus ditahan atau dimusnahkan karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.
Oleh karena itu, Darori meminta agar penyampaian informasi mengenai aturan karantina dilakukan secara lebih luas melalui kegiatan penyuluhan, terutama di kawasan bandara dan lokasi pelayanan keberangkatan maupun kedatangan internasional.
Ia juga mendorong penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk memberikan edukasi kepada calon jemaah sebelum keberangkatan. Informasi mengenai kewajiban melaporkan atau mendeklarasikan barang bawaan dinilai penting agar masyarakat memahami prosedur pemeriksaan karantina ketika kembali ke Indonesia.
Dengan adanya sosialisasi sejak awal, masyarakat diharapkan dapat mengetahui jenis barang yang memerlukan dokumen pendukung serta memahami konsekuensi apabila barang bawaan tidak memenuhi persyaratan karantina.
“Makanya penyuluhan perlu di bandara-bandara kepada masyarakat sehingga tidak kecewa kalau ada barang yang disita untuk dimusnahkan,” tegasnya.
Darori menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mendorong penguatan kelembagaan Badan Karantina Indonesia melalui dukungan anggaran, peningkatan sarana dan fasilitas operasional, serta perluasan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan agar Barantin dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif di berbagai pintu masuk wilayah Indonesia.
Melalui peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan karantina, Darori berharap potensi masuknya hama dan penyakit dari luar negeri dapat dicegah secara optimal, sehingga kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan serta keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan nasional tetap terlindungi.





