BANYUMAS, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Alimudin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung penyelenggaraan program sekaligus memastikan fasilitas dan layanan pendidikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta didik.
“Bagi Komisi VIII, program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo harus disambut baik oleh kita semua sebagai jalan ikhtiar memutus mata rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Alimudin.
Menurut Alimudin, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa kondisi sosial dan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan kemampuan serta meraih masa depan yang lebih baik.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang dijalankan oleh mitra kerja, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dibangun secara permanen dan mulai digunakan pada tahun ini.
Alimudin menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diukur dari tersedianya bangunan dan fasilitas pendidikan. Kualitas pembelajaran, kesiapan tenaga pendidik, kelengkapan kebutuhan peserta didik, serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan juga menjadi aspek penting yang harus mendapatkan perhatian.
Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI berupaya mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi pihak sekolah agar dapat menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
“Kami ingin melihat secara langsung kesiapan dan pelaksanaan program, memastikan fasilitas yang telah dibangun secara permanen dan digunakan mulai tahun ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraannya,” jelas Alimudin.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas dapat menjadi salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh anak Indonesia, tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk memperbaiki taraf kehidupan. Karena itu, pelaksanaan Sekolah Rakyat perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Alimudin juga menekankan pentingnya memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kemampuan akademik, karakter, dan keterampilan mereka. Dengan dukungan pendidikan yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki bekal untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
“Kita ingin anak-anak Indonesia cerdas bersama, tumbuh setara, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas pada tahun ajaran 2026/2027 telah melayani sebanyak 340 peserta didik yang berasal dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Dari jumlah tersebut, terdapat 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen dan 49 siswa yang berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan di Baturraden. Kehadiran para peserta didik tersebut menunjukkan peran Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai wilayah.
Meski demikian, Dedy mengungkapkan bahwa penyelenggaraan program masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak terkait.
Beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi antara lain pembangunan kanopi di sejumlah area sekolah, penyediaan seragam dan sepatu bagi peserta didik, serta penambahan tenaga pendidik. Kekurangan guru terutama terjadi pada mata pelajaran pendidikan agama dan muatan lokal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Selain persoalan fasilitas dan tenaga pendidik, pihak sekolah juga masih menunggu distribusi buku pembelajaran dari pemerintah pusat. Sementara itu, pengajuan pengadaan lembar kerja siswa (LKS) belum mendapatkan persetujuan sehingga masih memerlukan tindak lanjut.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap Komisi VIII DPR RI dapat membantu mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan instansi terkait.
Dedy menilai bahwa pemenuhan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar, serta kelengkapan sarana pembelajaran merupakan faktor penting untuk memastikan Sekolah Rakyat dapat memberikan layanan pendidikan secara maksimal.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar setiap kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditangani sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran, berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” ujar Dedy.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang lebih optimal.
Penguatan kualitas layanan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung tujuan jangka panjang program Sekolah Rakyat, yakni memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka peluang bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.





