JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Bimantoro Wiyono, S.H., mendorong agar mekanisme penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan dan pengawasan pengadilan.
Menurut Bimantoro, penyadapan merupakan tindakan yang bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara, sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Bimantoro mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi warga negara telah dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai perlindungan diri pribadi dan rasa aman, Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang.
Ia mempertanyakan bagaimana negara memastikan komunikasi masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tetap terlindungi ketika proses penyadapan dilakukan.
“Bagaimana mitigasi perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam? Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai data dan komunikasi pribadi masyarakat justru disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan,” ungkapnya.
Selain itu, Bimantoro meminta penjelasan mengenai batas kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Menurutnya, kedua kepentingan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ia juga menyoroti kemungkinan beberapa lembaga penegak hukum melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK.
“Kalau satu objek perkara yang sama disadap oleh beberapa aparat penegak hukum, bagaimana mekanismenya? Apakah semuanya bisa melakukan penyadapan secara bersamaan? Ini harus dirumuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan data,” jelasnya.
Bimantoro menyatakan sependapat dengan pentingnya mekanisme izin pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan. Dengan demikian, terdapat kontrol dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut.
Ia menegaskan bahwa data komunikasi masyarakat merupakan informasi yang harus dilindungi dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan hukum yang sah.
Lebih jauh, Bimantoro menilai pengaturan penyadapan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam memulihkan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Kita tentu mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Namun, kepercayaan publik harus dijaga. Jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Semangat Polri bersama masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” pungkasnya.





