JAMBI, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM kritik keras terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Demi mendukung pencegahan dan mitigasi perubahan iklim dunia, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya penguatan fungsi parlemen dalam membangun kerja
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari memastikan aspek kehalalan dalam program vaksinasi akan menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Kerja (Panja) Vaksin. Pasalnya, pengembangan jenis vaksin
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar oknum polisi yang melakukan kekerasan saat pengamanan pengukuran di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, perlu ditindak. Dia
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengusulkan pemerintah untuk membentuk kelembagaan yang berfokus pada pendidikan kedokteran. Menurutnya, apabila peraturan yang mengatur terkait pendidikan kedokteran
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menekankan perlu adanya komitmen dari Kementerian Pertanian untuk mendukung Indonesia dapat melakukan swasembada daging. Pasalnya, ia menilai, sebenarnya Indonesia
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyoroti pengelolaan Blok Minyak dan Gas (migas) Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau. Sebab, menurut politisi Partai Gerindra tersebut,
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Melihat besarnya potensi pasar di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husein Fadlulloh mengatakan bahwa melalui diskusi bersama antara Director General Korea Trade - Investment Promotion
JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI Hj. Novita Wijayanti, SE., MM dalam Rapat Dengar Pendapat denganDirjen SDA, pada Selasa 15 Febuari 2022 mengatakan bahwa Menteri PU PERA Basuki Hadimuljono memaparlab 5 program yang
BANDUNG, Fraksigerindra.id - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin, mengkritisi dan menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Ia