JAKARTA, FraksiGerindra.id – Komisi XII DPR RI menyoroti rencana pemerintah menerapkan program bahan bakar campuran E10 yakni bensin dengan 10 persen etanol karena dinilai belum efisien secara ekonomi dan berpotensi menekan sektor pangan nasional. DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian lebih mendalam sebelum melanjutkan kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menilai penggunaan jagung sebagai bahan baku etanol tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, biaya produksi etanol dari jagung masih tinggi dan justru bisa bersaing dengan kebutuhan pakan ternak yang tengah meningkat.
“Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang kebutuhan pakan ternak sangat tinggi. Kalau dipakai untuk bahan bakar, harga bisa melonjak,” ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Bambang mengungkapkan, hasil kunjungan DPR ke salah satu pabrik etanol di Lampung menunjukkan bahwa produksi etanol dari jagung memang memungkinkan, namun tidak ekonomis untuk dijadikan bahan bakar.
“Kami pernah datang ke pabrik etanol di Lampung, dan mereka sampaikan bisa digunakan untuk bahan bakar, tapi harganya tidak masuk. Karena bahan bakunya jagung, dan ini food grade, untuk farmasi atau pangan. Kalau dijadikan bahan bakar, nilainya jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Ia menilai, penggunaan jagung untuk etanol bisa mengganggu rantai pasok pangan dan pakan nasional. Karena itu, Bambang meminta pemerintah mencari alternatif bahan baku yang lebih efisien dan tidak bersinggungan dengan kebutuhan pangan masyarakat.
“Kami minta Kementerian ESDM mengkaji lebih dalam. Jangan hanya karena bisa diproduksi, lalu dipaksakan untuk dijual sebagai bahan bakar. Harus dilihat keekonomian dan dampaknya terhadap pangan,” tegasnya.
Menurutnya, hasil temuan DPR menunjukkan bahwa tebu lebih potensial dijadikan bahan baku etanol dibandingkan jagung, karena pasokannya lebih stabil dan tidak bersaing langsung dengan kebutuhan pangan.
“Menurut pelaku industri, untuk bahan bakar sebaiknya menggunakan tebu, karena kalau dari jagung tidak akan masuk harganya. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Bambang menekankan bahwa kebijakan energi baru dan terbarukan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah, katanya, jangan sampai memaksakan program energi hijau yang justru berpotensi menaikkan harga pangan dan membebani masyarakat.
“Niat kita semua untuk mengurangi energi fosil itu baik, tapi kalau membuat harga bahan pokok naik, itu justru kontraproduktif. Jangan sampai niat baik menjadi masalah baru,” pungkasnya.
Program E10 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas penggunaan bahan bakar nabati. Namun, hingga kini program tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba di sejumlah daerah.
